Akibat Hukum Penghapusan Hak Guna Bangunan Akibat Penelantaran Yang dilakukan oleh Pemegang Hak Guna Bangunan

Ayatullah, Raja Aulia (2022) Akibat Hukum Penghapusan Hak Guna Bangunan Akibat Penelantaran Yang dilakukan oleh Pemegang Hak Guna Bangunan. Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Cover-Abstrak_Raja Aulia Ayatullah_217201037.pdf Download (135kB)
	Text BAB ISI_Raja Aulia Ayatullah_217201037.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text LAMPIRAN_Raja Aulia Ayatullah_217201037.pdf Restricted to Registered users only Download (952kB)

Abstract

Hak Guna Bangunan yang terlantar terjadi karena kurangya penggunaan dan pemanfaatan akan hak yang diberikan. Tidak sedikit Hak Guna Bangunan itu diterbitkan dalam peruntukkan usaha yang cukup besar akan tetapi sangat disayangkan sekali apabila ditelantarkan oleh pemiliknya. Sehingga penggunaan hak tersebut tidak berjalan sesuai peruntukannya. Akibat penelantaran yang tersebut, maka Hak Guna Bangunan yang melekat pada suatu bidang tanah dapat dihapus. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana prosesdur penetapan hapusnya hak guna bangunan karena penelataran yang dilakukan oleh pemilknya berdasarkan hukum positif di Indonesia dan Bagaimana akibat hukum akibat hapusnya hak guna bangunan yang ditelantarkan oleh pemilknya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan Perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa Prosesdur Penetapan Hapusnya Hak Guna Bangunan Karena Penelataran Yang Dilakukan Oleh Pemilknya dilakukan oleh Pihak dari Kantor Wilayah Badan Pertanah Nasional (BPN) akan melakukan inventarisasi tanah terhadap tanah yang terindikasi sebagai tanah terlantar berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 9 Peraturan Kepala Badan BPN Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar. Akibat Hapusnya Hak Guna Bangunan Yang Ditelantarkan Oleh Pemilknya dengan tidak dilaksanakannya kewajiban dari pemegang hak atas tanah. Apabila suatu objek penertiban tersebut sudah dilalui tahapan-tahapan pemeriksaan dan menjadi usulan Kepala Kantor Wilayah ke Menteri Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), maka atas hasil resume yang telah dibuat Menteri Agraria akan mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan tanah terlantar.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Prof. Dr. Mella Ismelina F.R, S.H., M.Hum.
Uncontrolled Keywords:	Akibat Hukum, Penghapusan Hak Guna Bangunan, Penelantaran.
Subjects:	Tesis Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	13 Jan 2023 07:43
Last Modified:	13 Jan 2023 07:43
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/38168

Actions (login required)

View Item