Analisis Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Terhadap Jaminan Utang-Piutang (Studi Kasus Putusan Nomor: 10/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/IX/2021).

Sylviana, Sylviana (2022) Analisis Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Terhadap Jaminan Utang-Piutang (Studi Kasus Putusan Nomor: 10/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/IX/2021). Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Cover-Abstrak_Sylviana_217191022.pdf Download (1MB)
	Text BAB Isi_Sylviana_217191022.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text Daftar Pustaka_Sylviana_217191022.pdf Restricted to Registered users only Download (281kB)
	Text LAMPIRAN_Sylviana_217191022.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Setiap orang ingin memenuhi semua kebutuhan hidupnya, namun tidak semua kebutuhannya mudah dipenuhi dengan mudah. Berbagai cara dilakukannya, yang salah satunya adalah dengan cara berhutang pada orang lain. Dua orang melakukan hutang piutang yang diikat dengan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) formalitas yang dibuat oleh notaris dengan jaminan sertifikat hak atas tanah. Kemudian sertifikat hak atas tanah tersebut telah dibalik nama kepemilikannya, sehingga menjadi hak milik atas tanah beralih dari orang berhutang ke orang yang berpiutang. Hal ini merugikan pihak yang berhutang. Melalui putusan nomor10/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/IX/2021 Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta menyatakan notaris telah melanggar Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Permasalahannya adalah apakah Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dan Kuasa Nomor: 06 Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dan Kuasa Nomor: 09 Sebagai PPJB Formalitas Terhadap Jaminan Utang Piutang Antara Yang Berpiutang Dengan Orang Yang Berutang dapat dibatalkan oleh pengadilan, tanggung jawab Notaris yang membuat akta PPJB formalitas yang merugikan pihak berutang menurut hukum kenotariatan. Permasalahan ini telah diteliti dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif.” Hasil penelitian menemukan bahwa notaris yang membuat PPJB formalitas telah melanggar tugasnya sebagai notaris. Notaris telah salah membuat PPJB formalitas, karena itu PPJB formalitas memiliki cacat hukum, sehingga tidak memiliki kebenaran hukum. Pihak yang berhutang dapat mengajukan gugatan pembatalan PPJB formalitas kepengadilan dan pengadilan berwenang membatalkan PPJB formalitas.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Dr. H. Rasji, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Hutang Piutang, PPJB Formalitas, Pembatalan.
Subjects:	Tesis Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	16 Jan 2023 01:48
Last Modified:	16 Jan 2023 01:48
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/38176

Actions (login required)

View Item