Pembatalan Akta Hibah Berdasarkan Harta Bersama Tanpa Adanya Persetujuan Salah Satu Pihak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 530/Pdt.G/2017/Pn.Bdg)

Adiputri, Zsa Zsa (2022) Pembatalan Akta Hibah Berdasarkan Harta Bersama Tanpa Adanya Persetujuan Salah Satu Pihak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 530/Pdt.G/2017/Pn.Bdg). Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Cover-Abstrak_Zsa Zsa Adiputri_217202028.pdf Download (351kB)
	Text Bab Isi_Zsa Zsa Adiputri_217202028.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text DAFTAR PUSTAKA_Zsa Zsa Adiputri_217202028.pdf Restricted to Registered users only Download (70kB)

Abstract

Penyusunan tesis ini membahas mengenai tindakan yang menyalahi aturan hukum dalam akta hibah, yang mana pemberian hibah tersebut dilakukan dengan memakai harta bersama tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari salah satu pasangan hidupnya. Seperti diketahui apabila terdapat dari satu pihak saja, baik itu dari pihak suami atau dari pihak istri ingin melaksanakan tindakan secara hukum dengan menggunakan harta atas milik bersama, maka wajib adanya persetujuan dari pasangan hidupnya tersebut. Hal ini berdasarkan pada Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal tersebut menerapkan peraturan terkait urusan harta atas milik bersama. Namun pada kenyataannya, ditemukan adanya pemberian hibah yang diberikan untuk orang lain dengan memakai harta bersama tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pasangan hidup. Sebagai contoh penulis mengangkat masalah dalam tesis ini mengenai pemberian hibah dengan memakai harta bersama tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pasangan hidupnya merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung dengan Nomor 530/PDT.G/2017/PN.BDG. Penelitian yang diangkat mengusung metode studi pustaka, serta menerapkan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian diungkapkan bahwa pemenuhan adanya tindakan menyalahi aturan hukum yang oleh pihak Tergugat I serta Tergugat II mengenai pengeluaran akta hibah atas harta milik bersama yang beralih kepemilikan untuk pihak lain diluar pengetahuan serta kesepakatan pihak lain yang tidak dibenarkan. PPAT dinilai lalai dalam memangku otoritasnya serta PPAT dapat diberikan sanksi dengan alasan akta hibah yang seharusnya mempunyai wewenang secara hukum yang paripurna dianggap batala atas nama hukum merujuk dari putusan pihak pengadilan yang mempunyai wewenang hukum secara tetap.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Dr. Tjempaka, S.H.,M.H.,M.Kn.
Uncontrolled Keywords:	PPAT, Hibah, Harta Bersama.
Subjects:	Tesis Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	16 Jan 2023 01:54
Last Modified:	16 Jan 2023 01:54
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/38178

Actions (login required)

View Item