Sinkronisasi Norma Terkait Kewenangan Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Antara Pasal 9 Uu Nomor 12 Tahun 2011 Dan Pasal 5 Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019

Orba, Muhamad Divo Priyono (2022) Sinkronisasi Norma Terkait Kewenangan Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Antara Pasal 9 Uu Nomor 12 Tahun 2011 Dan Pasal 5 Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019. Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Cover-Abstrak_Muhamad Divo Priyono Orba_217192011.pdf Download (636kB)
	Text Bab isi_Muhamad Divo Priyono Orba_217192011.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text Lampiran_Muhamad Divo Priyono Orba_217192011.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text Daftar Pustaka_Muhamad Divo Priyono Orba_217192011.pdf Restricted to Registered users only Download (466kB)

Abstract

Pada tesis ini penulis mengangkat permasalahan mengenai sinkronisasi norma terkait kewenangan penyelesaian disharmoni peraturan perundang- undangan antara Pasal 9 UU Nomor 12 Tahun 2011 dan Pasal 5 Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019. Penelitian ini difokuskan pada adanya peraturan baru dari Kemenkumham yang memberikan solusi/alternatif untuk menyelesaikan peraturan yang tidak harmonis yakni dengan cara mediasi. Oleh karena itu, perlu dikaji apakah peraturan tersebut telah sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011, dan bagaimana implementasi peraturan tersebut. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk menganalisis sinkronisasi norma kedua peraturan tersebut. Adapun dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa telah tercipta sinkronisasi antara kedua peraturan tersebut, namun implementasi Peraturan Menteri masih menemukan banyak hambatan. Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksaan Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa yang setingkat. Yang diatas menurut Undang-Undang 12 tahun 2011 dibawa ke Mahkamah Agung semua. Tetapi menurut permenkumham, peraturan mentri, peraturan daerah bisa dibawa kemediasi.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Dr. Stanislaus Atalim, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Sinkronisasi, Disharmoni, Peraturan Menteri, Undang-Undang, Implementasi.
Subjects:	Tesis Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	03 Apr 2023 04:56
Last Modified:	03 Apr 2023 04:56
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/38255

Actions (login required)

View Item