Kekuatan Mengikat Putusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (Mkek) Dalam Penyelesaian Sengketa Etik Profesi Kedokteran

Gunardi, Gunardi and Andryawan, Andryawan (2021) Kekuatan Mengikat Putusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (Mkek) Dalam Penyelesaian Sengketa Etik Profesi Kedokteran. SERINA III Untar 2021. ISSN 2809-509X

Text PROSID_4.PDF Download (581kB)

Abstract

Penyelenggaraan praktik kedokteran sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 memiliki kekhasan dan kompleksitas yang belum diketahui oleh masyarakat luas. Pada umumnya, masyarakat kerap menggunakan istilah malapraktik ketika munculnya sengketa medik yang melibatkan profesi dokter dan pasien/keluarga pasien. Padahal jika diperhatikan secara seksama, penyelenggaraan praktik kedokteran tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Setidaknya terdapat 3 (tiga) aspek di dalam praktik kedokteran, yaitu aspek hukum, disiplin profesi, dan etika profesi. Ketiga aspek tersebut tentunya memiliki konsekuensi yang berbeda antara satu dan lainnya. Perbedaan tersebut meliputi ketentuan yang dijadikan sebagai pedoman untuk menjustifikasi suatu pelanggaran, lembaga yang berwenang untuk mengadili/menyelesaikan sengketa ketika terjadi pelanggaran, serta jenis sanksi yang dijatuhkan terhadap subyek yang melakukan pelanggaran. Kajian dalam tulisan ini lebih menitikberatkan pada aspek etika profesi kedokteran sebagaimana yang diatur dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) dan menjadi kewenangan dari Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia (MKEK IDI) untuk menyelesaikannya ketika terjadi pelanggaran. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis. Dari hasil kajian, diperoleh kesimpulan bahwa Penegakan etika profesi kedokteran yang dilaksanakan oleh MKEK IDI diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat cabang, wilayah, hingga pusat. Putusan MKEK IDI tersebut hanya mengikat terhadap organisasi profesi, sehingga tidak jarang sanksi etik yang telah dijatuhkan oleh MKEK IDI tidak bisa dilaksanakan begitu saja, hal ini dikarenakan MKEK IDI memiliki peranan sebagai lembaga pengadil, sedangkan untuk pelaksanaan sanksi etik ini kerap terbentur oleh lembaga eksekutif yang berperan sebagai eksekutor.

Item Type:	Article
Subjects:	Proceeding Artikel
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	fh perpus
Date Deposited:	23 Feb 2023 03:13
Last Modified:	23 Feb 2023 03:13
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/38721

Actions (login required)

View Item