Kewenangan Notaris Dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Pembuatan Akta Berdasarkan UUJN

Abady, Anthony Robert Phangestu (2023) Kewenangan Notaris Dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Pembuatan Akta Berdasarkan UUJN. Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

[img] Text
Cover-Abstrak_Anthony Robert Phangestu Abady_217202007.pdf

Download (537kB)
[img] Text
Bab Isi_Anthony Robert Phangestu Abady_217202007.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text
Daftar Pustaka_Anthony Robert Phangestu Abady_217202007.pdf
Restricted to Registered users only

Download (324kB)
[img] Text
Lampiran__Anthony Robert Phangestu Abady_217202007.pdf
Restricted to Registered users only

Download (6MB)

Abstract

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal untuk dapat membuat akta autentik, dan melakukan kegiatan di bidang pasar modal wajib terlebih dahulu terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memenuhi persyaratan, dan mengisi permohonan pendaftaran notaris sebagai profesi penunjang pasar modal dalam lampiran peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 67/POJK.04/2017 Tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal. Menurut Pasal 1868 KUHPerdata, Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Kewenangan Notaris dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Pembuatan Akta berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), seorang notaris harus mengedukasi masyarakat atau para pihak yang akan membuat akta dihadapan notaris terkait hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, secara legal research yaitu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran hukum tertentu. Dan melakukan wawancara dengan narasumber untuk menemukan analisa yang relevan, dan mengetahui gejala hukum dalam masyarakat.

Item Type: Thesis (Masters)
Additional Information: Prof. Dr. Mella Ismelina F. Rahayu, S.H., M.Hum
Uncontrolled Keywords: Kewenangan, Penyuluhan Hukum, Rapat Umum Pemegang Saham, Pasar Modal
Subjects: Tesis
Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: FH Perpus
Date Deposited: 11 Apr 2023 04:37
Last Modified: 11 Apr 2023 04:37
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/39241

Actions (login required)

View Item View Item