Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya Tanpa Menerapkan Prinsip Kehati-hatian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Nomor:27/Pid/2019/PT.DPS)

Gloria, Gabriel (2023) Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya Tanpa Menerapkan Prinsip Kehati-hatian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Nomor:27/Pid/2019/PT.DPS). Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Cover-Abstrak_Gabriel Gloria_217202023.pdf Download (598kB)
	Text Bab isi_Gabriel Gloria_217202023.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text Daftar Pustaka_Gabriel Gloria_217202023.pdf Restricted to Registered users only Download (238kB)
	Text Lampiran_Gabriel Gloria_217202023.pdf Restricted to Registered users only Download (8MB)

Abstract

Tesis ini membahas permasalahan yang dialami oleh pihak pembeli yang merasa dirugikan oleh pihak penjual dan Notaris dianggap turut serta dalam permasalahan ini. Dimana transaksi atas Tanah Paradise Loft menguntungkan pihak penjual karena didalam akta kuasa menjual yang telah dibuat oleh Notaris tertuang bahwa pembayaran dilakukan dengan pelunasan piutang. Kejadian ini bermula pada saat staff kantor dari pihak penjual meminta dan mengambil kembali sertifikat atas tanah yang dititipkan di kantor notaris tersebut dengan alasan akan melakukan pemecahan sendiri. Sehingga Notaris dianggap turut serta untuk seseorang melakukan tindak pidana, hal ini berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 27/Pid/2019/PT.DPS. Notaris yang merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta autentik yang dikemudian hari dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna haruslah berhati-hati dalam menjalankan kewenangan jabatannya tersebut. Setelah dilakukan penelitian tentang pertanggungjawaban dari Notaris dan perlindungan hukum terhadap pembeli yang dirugikan dengan menggunakan metode penelitian secara normatif deskriptif dengan studi kepustakaan mengumpulkan bahan hukum dari buku, jurnal dan putusan yang telah berkekuatan tetap, wawancara dan penerapan tinjauan pustaka maupun teori hukum. Disimpulkan bahwa Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata, pidana, maupun administratif. Pertanggungjawaban tersebut direalisasikan ketika ada seorang yang menggugat kedudukannya sebagai Notaris dan perlindungan hukum diberikan kepada korban dengan tujuan untuk melindungi hak asasi manusia dari tindak kesewenangan.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Dr. Tjempaka, S.H., M.H., M.Kn.
Uncontrolled Keywords:	Notaris, pertanggungjawaban, perlindungan hukum
Subjects:	Tesis Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	12 Apr 2023 02:32
Last Modified:	12 Apr 2023 02:32
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/39368

Actions (login required)

View Item