Penahanan Anggota DPRD Sebagai Tersangka Dalam Kasus Korupsi Bantuan Sosial APBD (Studi Atas Penetapan Perkara PraperadilanNomor 01/PEN.PraPer/ 2012/ PN.MKD.) / oleh Sri Wahyu Astuti

ASTUTI, SRI WAHYU (2014) Penahanan Anggota DPRD Sebagai Tersangka Dalam Kasus Korupsi Bantuan Sosial APBD (Studi Atas Penetapan Perkara PraperadilanNomor 01/PEN.PraPer/ 2012/ PN.MKD.) / oleh Sri Wahyu Astuti. Skripsi thesis, Universitas Tarumanegara.

Full text not available from this repository.

Abstract

Prosedur untuk mengajukan permohonan Praperadilan sudah terpenuhi pada Kasus Praperadilan dengan Nomor Perkara 01/PEN.PraPer/2012/PN.MKD, yaitu M. Riza Kurniawan diperiksa oleh Penyidik, dimana M. Riza Kurniawaan merasa penyidikan terhadap dirinya adalah tidak sah dikarenakan ada persyaratan penahanan yang belum dipenuhi oleh Penyidik. Sehingga timbul permasalahan yaitu: bagaimana penahanan terhadap tersangka pelaku korupsi Bantuan Sosial APBD atas penetapan perkara Praperadilan Nomor 01/PEN.Pra.Per/ 2012/PN.MKD dan bagaimana akibat hukum terhadap penahanan Pejabat Daerah terkait dengan penyimpangan Bantuan Sosial APBD menurut UU Otonomi Daerah (selanjutnya disebut OTODA) dan UU Korupsi. Metode penelitian yang digunakan penelitian hukum normatif dengan didukung wawancara. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penahanan tersangka seharusnya menggunakan asas Lex Specialis Derogat Legi Generali, yang menjadi ketentuan khusus adalah Pasal 53 UU 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, di mana penahanan harus ada persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden bagi anggota DPRD provinsi. Berdasarkan asas tersebut penetapan perkara praperadilan nomor 01/PEN.PraPer/2012/PN.MKD, maka putusan itu tidak sesuai dengan asas Lex Specialis Derogat Generali. Tidak tepatnya penolakan terdapat permohonan praperadilan M. Riza Kurniawan dipertegas lagi oleh penyidik karena menurut penyidik penahanan merupakan salah satu tindakan penyidikan yang merupakan wewenang penyidik berdasarkan ketentuan Pasal 7 KUHAP untuk melakukan penyidikan/penahanan terhadap Angggota DPRD. Penulis berpendapat isi dari Pasal 53 OTDA ini harus direvisi karena Pasal 53 ini secara tidak langsung mendiskriminasikan rakyat biasa dan mengistimewakan Pejabat Negara, yang dimana antara rakyat biasa dan Pejabat Negara semestinya sama di mata hukum.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: Praperadilan, Hukum Acara Pidana.
Subjects: Thesis > Pascasarjana
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 11 Jul 2018 06:14
Last Modified: 11 Jul 2018 06:14
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/3972

Actions (login required)

View Item View Item