Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Kodifikasi Hukum Pelaksanaan Pidana Nasional

Adhari, Ade (2015) Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Kodifikasi Hukum Pelaksanaan Pidana Nasional. Masters thesis, Universitas Diponegoro.

Text Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Kodifikasi Hukum Pelaksanaan Pidana Nasional.pdf Download (3MB)

Abstract

Kondisi saat ini menunjukan pembaharuan sistem hukum pidana dilakukan secara fragmentaris. Hal ini ditujukan dengan telah diusahakannya untuk menyusun RUU KUHP dan RUU KUHAP namun tidak disertai dengan pembaharuan kebijakan formulasi di bidang hukum pelaksanaan pidana secara menyeluruh dengan menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pelaksanaan Pidana/RUU KUHPP. Kesiapan Indonesia terhadap hukum pelaksanaan pidana yang dalam RUU KUHPP hingga saat ini belum terwujud. Persiapan yang telah dilakukan adalah dengan menyusun RUU tentang Sistem Pemasyarakatan yang merupakan bagian dari sistem hukum pelaksanaan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui condition existing kebijakan pengaturan hukum pelaksanaan pidana di Indonesia saat ini. Melalui studi terhadap kebijakan formulasi di bidang hukum pelaksanaan pidana yang berlaku saat ini. Serta mengetahui kebijakan kodifikasi hukum pelaksanaan pidana di masa yang akan datang yang seyogyanya ditempuh oleh Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan metode penelitian doktrinal, dengan pendekatan undangundang, pendekatan historis, dan pendekatan komparatif. serta data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa: pertama, pengaturan hukum pelaksanaan pidana saat ini “tersebar dalam berbagai peraturan perundangundangan” atau tidak dalam bentuk suatu “kodifikasi”. Variasi peraturan perundang-undangan tersebut menunjukkan kebijakan formulasi “pengaturan hukum pelaksanaan pidana” yang bersifat “fragmentaris”, “tidak menyeluruh/holistik” dan “tidak sistematis”. Kedua, pengaturan hukum pelaksanaan pidana di masa yang akan datang idealnya diatur dalam sebuah “Kitab Undang-Undang Hukum Pelaksanaan Pidana/KUHPP”. Kebijakan perlunya “KUHPP” didasarkan pada alasan filosofis, yuridis, sosiologis, teoritik, praktis, perspektif global dan adaptif, serta di dasarkan pada tujuan dan manfaat dari kebijakan formulasi dalam suatu bentuk kodifikasi (hukum pelaksanaan pidana). Urgensi disusunnya RUU KUHPP merupakan bentuk implementasi dari kebutuhan pembaharuan hukum pidana nasional secara menyeluruh.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	Tesis Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	15 May 2023 02:30
Last Modified:	15 May 2023 04:47
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/39769

Actions (login required)

View Item