PERDAGANGAN BEBAS DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL: PELUANG DAN TANTANGAN INDONESIA DALAM ASEAN-CHINA FREE TRADE A GREEMENT

Gunadi, Ariawan (2013) PERDAGANGAN BEBAS DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL: PELUANG DAN TANTANGAN INDONESIA DALAM ASEAN-CHINA FREE TRADE A GREEMENT. Karya Ilmiah Dosen, XVIII (02). pp. 137-268. ISSN 0854-9842

[img] Text
1589-3472-1-PB.pdf - Published Version

Download (992kB)

Abstract

This article explains the theory of international trade law as framework for trade agreements between nations. What began as a multilateral agreement for member states of World Trade Organization was then narrowed down into regional and bilateral agreements due to geographical, social and economical concerns. In such case, the Association of South East Asian Nation, including Indonesia has established a bilateral agreement with China under the Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) which opens numerous opportunities but also cumbersome trade negotiation scheme. The author intends to argue that free trade agreements had shifted overtime from a wider scope with less stringent rights and responsibilities to a more complex agreement with options of tariff and non tariff barrier removal. As such, government should scrutinize free trade agreements according to the national economic necessity as opposed to the international demand in order to avoid social and economic risks. Keywords: International trade law, Free trade agreement, ACFTA Abstrak: Artikel ini menjelaskan teori hukum perdagangan internasional sebagai kerangka untuk peijanjian perdagangan antar negara. Apa yang dimulai sebagai perjanjian multilateral bagi negara-negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia kemudian dipersempit perjanjian regional dan bilateral karena masalah geografis, sosial dan ekonomi. Dalam hal demikian, Asosiasi Asia Tenggara Nation, termasuk Indonesia telah membentuk perjanjian bilateral dengan Cina di bawah ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) yang membuka banyak kesempatan tetapi juga skema negosiasi perdagangan rum it. Penulis bermaksud untuk menyatakan bahwa perjanjian perdagangan bebas telah bergeser lembur dari lingkup yang lebih luas dengan hak dan tanggung jawab yang kurang ketat untuk kesepakatan yang lebih kompleks dengan pilihan tarif dan penghapusan hambatan non tarif. Deegan demikian. pernerintah harus memeriksa perjanjian perdagangan bebas sesuai dengan kebutuhan ekonomi nasional yang bertentangan dengan permintaan internasional untuk menghindari risiko sosial dan ekonomi Kata kunci: hukum perdagangan internasional, perjanjian perdagangan bebas, ACFTA

Item Type: Article
Subjects: Karya Ilmiah Dosen > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 17 Apr 2017 01:44
Last Modified: 11 Jul 2017 11:37
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/399

Actions (login required)

View Item View Item