CHRISTANTI, MERRY (2014) Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Suap di Bidang Lalu Lintas Jalan Raya / oleh Merry Christanti. Skripsi thesis, Universitas Tarumanegara.
Full text not available from this repository.Abstract
Pelaksanaan penegakan hukum harus secara konsisten, konsekuen dan menyeluruh sangat di dambakan masyarakat, namun untuk mewujudkan hal ini pemerintah terlebih dahulu harus membenahi aparat. Penegak hukum, akan salalu melibatkan manusia didalamnya. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya ia tidak mampu untuk mewujudkan sendiri kehendak-kehendaknya yang tercantum dalam hukum itu. Dengan banyaknya pelanggaran lalu lintas yang ada maka masyarakat akan semakin membutuhkan pengetahuan akan budaya taat hukum dan pengetahuan akan undang-undang atau peraturan yang ada sehingga terwujudnya manfaat hukum di Negara ini. Polisi lalu lintas yang seharusnya menegakan hukum berbalik menjadi melawan hukum dengan menerima suap dari masyarakat yang telah melanggar lalu lintas serta menginginkan cara cepat tanpa mengikuti proses hukum yang ada. Adapun permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana suap di bidang lalu lintas jalan raya dan Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan, Apakah faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana suap di bidang lalu lintas jalan raya. Untuk mengetahui hal ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris yang didapat dari penelitian lapangan dan pustaka. Dari data-data yang telah didapat maka akan dianalisis lagi dengan metode kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan adalah faktor internal yaitu dari faktor petugas, faktor sarana dan prasarana, dan hambatan yang bersifat eksternal adalah faktor Undang-Undang dan faktor budaya hukum masyarakat yang masih rendah sehingga masyarakat hanya patuh dan taat pada hukum saat ada petugas polisi sebagai penjalan Undang-Undang. Peranan Polisi dalam rangka penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan belum berjalan optimal. Untuk itu demi tercapainya penegakan hukum yang diinginkan oleh pembuat Undang-Undang tersebut Polisi harus meningkatkan lagi profesionalisme, mentalitas, jumlah dan cara kerja dari aparat penegak hukum itu sendiri. Disamping itu juga mengadakan penyuluhan serta mensosialisasikan berlakunya Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu UU No. 14 Tahun 1992 Jo. UU No. 22 Tahun 2009
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Penegakan hukum, suap, lalu lintas. |
Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Puskom untar untar |
Date Deposited: | 11 Jul 2018 06:46 |
Last Modified: | 11 Jul 2018 06:46 |
URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/3993 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |