Penyelesaian Sengketa Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak Di Pengadilan Pajak (Studi Kasus Putusan Ma No 2239k/Pid.Sus/2012 Suwir Laut)/ oleh Samuel Soewita

Soewita, Samuel (2015) Penyelesaian Sengketa Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak Di Pengadilan Pajak (Studi Kasus Putusan Ma No 2239k/Pid.Sus/2012 Suwir Laut)/ oleh Samuel Soewita. Masters thesis, UNIVERSITAS TARUMANEGARA.

Full text not available from this repository.

Abstract

abstrak JUDUL TESIS: Penyelesaian Sengketa Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak Di Pengadilan Pajak (Studi Kasus Putusan Ma No 2239k/Pid.Sus/2012 Suwir Laut) NAMA MAHASISWA : Samuel Soewita NIM : 207111015 NIRM : KATA KUNCI: Penyelesaian Sengketa Pajak di Pengadilan Pajak ISI ABSTRAK: berlatar belakang masalah pungutan pajak oleh fiskus (aparatur pajak), dalam pelaksanaannya tidak jarang menimbulkan sengketa pajak antara wajib pajak dengan fiskus. Secara historis, penyelesaian sengketa pajak pada awalnya menjadi wewenang Majelis Pertimbangan Pajak (MPP). Namun lembaga ini dianggap kurang memadai untuk dapat menyelesaikan sengketa pajak yang mencerminkan asas keadilan dan kepastian hukum, sehingga dibentuklah suatu Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat ketidakpastian hukum yang menimbulkan ketidakadilan. Untuk itu terbitlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Tujuan penulisan tesis ini adalah Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak di Pengadilan Pajak, kendala yang timbul dalam penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang timbul dalam penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak, untuk mengetahui putusan MA NO 2239K/PID.SUS/2012 sengketa pajak ASIAN AGRI GROUP. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Yuridis empiris artinya adalah mengidentifikasikan dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola. Data yang didapat dari penelitian kepustakaan diadakan proses analisis data secara deskriptif-analitif kuantitatif sehingga diperoleh suatu kesimpulan. Penyelesaian sengketa pajak melalui Pengadilan Pajak agar kinerja Pengadilan Pajak lebih ditingkatkan dengan menyempurnakan, tata tertib dan teknik pemeriksaan sengketa pajak, perlu adanya beberapa revisi Undang-Undang yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa pajak agar sesuai dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan, pengajuan keberatan bukan ke Dirjen Pajak tetapi ke Pengadilan Pajak, dan apabila wajib pajak keberatan atas keputusan Pengadilan Pajak, melakukan banding ke PT TUN dan kasasi ke MA.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: Thesis > Pascasarjana
Divisions: Pascasarjana
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 11 Jul 2018 07:04
Last Modified: 11 Jul 2018 07:04
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/4012

Actions (login required)

View Item View Item