Saputra, Kevin Hutama Adi (2015) Perlindungan Hukum Terhadap Harta Perkawinan Yang Didasarkan Pada Penetapan Hakim Sebagai Pengganti Perjanjian Perkawinan (Contoh Kasus Penetapan Nomor: 691/Pdt.P/2012/Pn.Jkt.Tim.)/ oleh Kevin Hutama Adi Saputra. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANEGARA.
Full text not available from this repository.Abstract
abstrak (A)Nama : Kevin Hutama Adi Saputra (NIM : 205110022)(B) Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Harta Perkawinan Yang Didasarkan Pada Penetapan Hakim Sebagai Pengganti Perjanjian Perkawinan (Contoh Kasus Penetapan Nomor: 691/Pdt.P/2012/Pn.Jkt.Tim.)(C)Halaman : vi + 83 + (D)Kata Kunci : Pemisahan Harta Perkawinan, Hukum Perdata (E)Isi : Kehidupan manusia selalu berhubungan dengan interaksi hukum antar manusia yang satu dengan manusia lainnya. Salah satu bentuk hubungan hukum adalah perkawinan. Dasar Hukum bagi Perkawinan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Perkawinan mencangkup juga mengenai harta perkawinan. Dalam suatu perkawinan dapat terjadi pencampuran harta perkawinan ataupun pemisahan harta. Pemisahan harta sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan harus berdasarkan atas perjanjian perkawinan yang terbentuk sebelum atau pada saat perkawinan. Namun terdapat kasus Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 691/Pdt.P/2012/Pn.Jkt.Tim.) Dalam penetapan tersebut, hakim menetapkan pemisahan harta setelah perkawinan berlangsung. Maka timbul permasalahan dan pertanyaan bagaimana status hukum penetapan hakim untuk pemisahan harta setelah perkawinan berlangsung sebagai pengganti perjanjian perkawinan, dan apa alasan hakim untuk menetapkan penetapan pemisahan harta setelah perkawinan berlangsung? Penulis meneliti masalah ini dengan menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif dengan menggunakan data yang terperoleh dari lapangan sebagai data pelengkap. Data penelitian menunjukan bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perjanjian perkawinan hanya dapat terbentuk sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung. Namun dalam Pasal 186 KUHPerdata terdapat aturan lain mengenai pemisahan harta tanpa harus menggunakan perjanjian perkawinan. Namun pemisahan harta tersebut harus berdasarkan atas beberapa syarat tertentu. Oleh karena itu, karena tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh perundang-undangan maka Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 691/Pdt.P/2012/Pn.Jkt.Tim.) cacat hukum. Para calon pasangan suami istri harusnya lebih peka dalam mengetahui peraturan dalam melakukan pemisahan harta, hal ini harus juga mendapat dukungan dengan adanya penyuluhan dari pemerintah. Selain itu dapat juga merevisi Undang-Undang Perkawinan agar lebih mencerminkan kebutuhan masyarakat (F)Acuan : 14 (1980-2010)(G)Pembimbing I.G.A. Adi, S.H., M.H.(H)Penulis Kevin Hutama Adi Saputra
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 11 Jul 2018 08:13 |
| Last Modified: | 11 Jul 2018 08:13 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/4050 |
Actions (login required)
 |
View Item |
