Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kerjasama PT.Bajaj Auto Indonesia Dengan PT.Kawasakit Motor Indonesia Atas Ketersediaan Sparepart dan Jasa Service Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen/ Oleh Andre Aprianto Yusuf

Yusuf, Andre Aprianto (2015) Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kerjasama PT.Bajaj Auto Indonesia Dengan PT.Kawasakit Motor Indonesia Atas Ketersediaan Sparepart dan Jasa Service Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen/ Oleh Andre Aprianto Yusuf. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANEGARA.

Full text not available from this repository.

Abstract

ABSTRAK (A).Nama: Andre Aprianto Yusuf (B). NIM : 205110002 (C).Judul Skripsi: Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kerjasama PT.Bajaj Auto Indonesia Dengan PT.Kawasakit Motor Indonesia Atas Ketersediaan Sparepart dan Jasa Service Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (D).Halaman: viii + 94 + 41 +2015 (E).Kata Kunci:Perlindungan Hukum, Konsumen, Ketersediaan, Sparepart, Jasa Service, Hukum Konsumen. (F).Isi : Pelayanan yang diberikan oleh para pelaku usaha mulai dari ketika konsumen membeli sepeda motor hingga setelah pembelian, pelayanan perawatan sepeda motor juga menjadi perhatian bagi pemegang merek karena pada sektor perawatan juga menjadi penentu dalam pengukuran tingkat kepuasan konsumen. Oleh karena itu, pembinaan terhadap produsen mengandung makna mendorong pelaku usaha supaya bertindak sesuai aturan yang berlaku, baik aturan yang diharuskan undang-undang, kebiasaan maupun kepatutan. Ada pun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen akibat kerjasama PT. Bajaj Auto Indonesia dengan PT. Kawasaki Motor Indonesia atas ketersediaan sparepart dan jasa service. Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data penelitian memperlihatkan kurang tahunya konsumen akan hak-hak yang di miliki konsumen. Upaya yang diberikan oleh pemerintah adalah dalam bentuk memberikan pengawasan terhadap pelaku usaha, pemerintah juga bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. (G). Daftar Acuan: 41 (1986-2013) (H).Pembimbing: Dr. Susanti Adi Nugroho, SH, MH (I).Penulis : Andre Aprianto Yusuf

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 11 Jul 2018 08:15
Last Modified: 11 Jul 2018 08:15
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/4052

Actions (login required)

View Item View Item