Dewanty, Like Anugera (2015) Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Layanan Tambahan Opera Mini Secara Sepihak Dari Penyelenggara Telekomunikasi Tanpa Permintaan Dan Tanpa Persetujuan Konsumen (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung No.2219 K/Pdt/2013)/ oleh Like Anugera Dewanty. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANEGARA.
Full text not available from this repository.Abstract
abstrak (A)Nama : Like Anugera Dewanty (NIM : 205110146). (B)Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Layanan Tambahan Opera Mini Secara Sepihak Dari Penyelenggara Telekomunikasi Tanpa Permintaan Dan Tanpa Persetujuan Konsumen (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung No.2219 K/Pdt/2013) (C) Halaman : x + 139 + 28 + 2015 (D)Kata Kunci : Layanan Tambahan Opera Mini, Perlindungan konsumen, UUPK. (E)Isi: Opera mini merupakan aplikasi browser yang popular di dunia dan memiliki teknologi kompresi data sehingga memungkinkan pengguna Opera Mini bisa mengakses Internet atau browsing lebih cepat dibandingkan dengan aplikasi atau situs browser standar. Untuk mengaktifkan layanan tambahan Opera Mini harus membeli paket layanan tambahan yang diinginkan dengan cara mengirim pesan singkat atau dengan persetujuan tertulis. Tetapi pada kenyataannya, adanya pengaktifan layanan tambahan Opera mini tanpa permintaan dan tanpa persetujuan dari pengguna jasa telekomunikasi. Hal ini mengakibatkan konsumen merasa dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha. Seperti halnya kasus yang diangkat oleh penulis yaitu mengenai pengaktifan layanan tambahan opera mini secara sepihak yang dilakukan oleh PT.Telkomsel. Permasalahannya adalah bagaimanakah perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen atas layanan tambahan opera mini secara sepihak dari penyelenggara telekomunikasi tanpa permintaan dan tanpa persetujuan konsumen ditinjau dari UUPK dan apakah putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung No.2219 K/PDT/2013 sudah sesuai dengan UUPK. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus. Dalam hukum perlindungan konsumen, perlindungan hukum bagi konsumen merupakan hal penting dalam menjaga keseimbangan hubungan hukum antara produsen dan konsumen, sehingga perlu adanya prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen yang dapat menjadi acuan dalam memberikan perlindungan kepada konsumen.Berdasarkan hasil analisis, dapat penulis simpulkan bahwa perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen atas tindakan PT.Telkomsel dapat berupa perlindungan terhadap hak konsumen, memberikan ganti rugi, larangan bagi pelaku usaha, sanksi dan dengan cara menempuh jalur penyelesaian sengketa. Selain itu, pertimbangan hukum Majelis Hakim baik di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung dalam memutus perkara ini dapat dikatakan tidak sesuai dengan hukum perlindungan konsumen. (F) Daftar acuan : 28 (1976-2015) (G) Dosen Pembimbing : Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H. (H)Penulis : Like Anugera Dewanty
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 11 Jul 2018 08:18 |
| Last Modified: | 11 Jul 2018 08:18 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/4056 |
Actions (login required)
 |
View Item |
