Penerbitan Sertifikat Tanah Hasil Reklamasi Pantai Oleh Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung (Contoh Kasus Reklamasi Pantai Teluk Betung Kota Bandar Lampung)

Lappy, Jenni (2023) Penerbitan Sertifikat Tanah Hasil Reklamasi Pantai Oleh Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung (Contoh Kasus Reklamasi Pantai Teluk Betung Kota Bandar Lampung). Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Cover-Abstrak_Jeni Lappy_217211014.pdf Download (897kB)
	Text Bab isi_Jeni Lappy_217211014.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text Daftar Pustaka_Jeni Lappy_217211014.pdf Restricted to Registered users only Download (304kB)
	Text Lampiran_Jeni Lappy_217211014.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Reklamasi di sekitar pantai oleh masyarakat untuk didirikan rumah tempat tinggal. Penimbunan pantai tersebut dengan menggunakan tenaga dan biaya oleh masyarakat sendiri dengan menggunakan bebatuan dan tanah dan akhirnya memperoleh sertifikat tanah oleh Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung seperti yang terjadi di sekitar Pantai Teluk Lampung khususnya Kelurahan Sukaraja Kota Bandar Lampung. Permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana mekanisme penerbitan sertifikat tanah hasil reklamasi pantai oleh Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung? dan bagaimana keabsahan sertifikat tanah hasil reklamasi pantai oleh Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung?. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penerbitan sertifikat tanah hasil reklamasi pantai oleh Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung yaitu Perusahaan reklamasi pantai dapat memperoleh hak atas tanah dengan permohonan hak atas tanah negara kepada Menteri Negara Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Permohonan pemberian hak atas tanah diajukan kepada Menteri Negara Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melalui Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan dan keabsahan sertifikat tanah hasil reklamasi pantai oleh Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung telah sesuai dengan aturan dalam kegiatan reklamasi pantai dan Status tanah hasil reklamasi pantai adalah tanah negara atau tanah yang dikuasai negara, yang harus tetap dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat. Saran yang diajukan dalam penelitian ini yaitu kepada masyarakat yang telah melakukan pengurugan pantai di sekitar Teluk Lampung, untuk mengurus seluruh persyaratan reklamasi pantai yang telah ditetapkan oleh pemerintah, agar penerbitan sertifikat tanah tidak menemui kendala.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn
Uncontrolled Keywords:	Penerbitan; Sertifikat Tanah; Reklamasi Pantai; Kantor Pertanahan
Subjects:	Tesis Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	24 Jun 2023 03:57
Last Modified:	24 Jun 2023 03:57
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/40917

Actions (login required)

View Item