Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penggandaan Sertifikat Hak Atas Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor: 345/Pdt/2017/PT.SMG)

Kartini, Riska (2023) Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penggandaan Sertifikat Hak Atas Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor: 345/Pdt/2017/PT.SMG). Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Cover-abstrak_Riska Kartini_217211055.pdf Download (357kB)
	Text Bab isi_Riska Kartini_217211055.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text Daftar Pustaka_Riska Kartini_217211055.pdf Restricted to Registered users only Download (315kB)
	Text Lampiran_Riska Kartini_217211055.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Untuk menjamin hak atas tanah dan kepastian hukum, Pasal 19 UUPA UU No. 5 Tahun 1960 yang memuat mengenai pendaftaran tanah di Indonesia menegaskan perlunya dilakukan pendaftaran tanah, yang dilaksanakan dengan Keputusan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 perihal pendaftaran tanah, dan merupakan kewajiban Badan Pertanahan Nasional selaku lembaga milik pemerintah. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 PP Nomor 24 Tahun 1997. Rumusan masalah penelitian ini yaitu, bagaimanakah pengaturan kepemilikan hak atas tanah di Indonesia?, bagaiamanakah penyelesaian atas sertipikat tanah ganda menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah?, dan bagaimanakah perlindungan hukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (Studi Kasus Putusan Nomor 14/PDT.G/2017/PN.PWD)? Adapun metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Pengaturan terkait Hak Atas Tanah diatur menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok Agraria. Objek pengaturan yang belum terselesaikan oleh UUPA dikuasai di berbagai sektor oleh undang-undang sektoral yang berbeda. Bahwa berdasarkan Putusan PN Purwodadi perkara Nomor 14/Pdt.G/2017/PN PWD, jual beli itu sudah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang disebutkan di Pasal 1320 KUHPerdata, karena didasarkan kesepakatan dan niat yang baik dari para pihak, dan apa yang diperjanjikan adalah jelas serta tidak bertentangan dengan hukum atau ketertiban umum, Perlindungan hukum yang diberikan negara kepada pemilik sebenarnya diberikan kepada pemohon, yaitu pemilik yang sah dari harta, yang percaya dengan itikad baik, sertifikat menjadi satu-satunya sertifikat untuk tanah itu.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Perbuatan Melawan Hukum, Badan Pertanahan Nasional, Sertifikat Ganda
Subjects:	Tesis Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	24 Jun 2023 05:56
Last Modified:	24 Jun 2023 05:56
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/40930

Actions (login required)

View Item