Perbandingan Regulasi Dan Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Rekonstruksi Pendaftaran Tanah Pasca Bencana Alam

Ismail, Winda Puspita Sari (2023) Perbandingan Regulasi Dan Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Rekonstruksi Pendaftaran Tanah Pasca Bencana Alam. Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Cover-Abstrak_Winda Puspita Sari Ismail_217211024.pdf Download (956kB)
	Text Bab isi_Winda Puspita Sari Ismail_217211024.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text Daftar Pustaka_Winda Puspita Sari Ismail_217211024.pdf Restricted to Registered users only Download (429kB)
	Text Lampiran_Winda Puspita Sari Ismail_217211024.pdf Restricted to Registered users only Download (7MB)

Abstract

Pasal 4 Ayat (1) UUPA memberikan definisi hak atas tanah merupakan hubungan hukum antara tanah dan benda yang melekat diatasnya dengan seseorang atau individu. Bukti kepemilikan atas suatu bidang tanah dilihat dengan adanya sertipikat dan penguasaan secara fisik sehingga jika kedua hal tersebut musnah maka hubungan hukum antara pemilik dan tanahnya berakhir. Ada beberapa penyebab berakhirnya hak atas tanah seseorang salah satunya yakni objek tanah tersebut telah musnah yang bisa saja diakibatkan oleh bencana alam seperti yang terjadi pada 28 September 2018, Indonesia dilanda gempa dan Tsunami tepatnya didaerah Palu Sulawesi Tengah. Untuk melihat bagaimana peran Pejabat Pembuat Akta Tanah terkait isu-isu hukum pertanahan yang terdampak oleh bencana alam, maka permasalahan yang dikaji dengan tujuan mengetahui dan menjelaskan bagaimana pelaksanaan dan peran Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam rekontruksi pendaftaran tanah pasca bencana alam, adapun perbandingan pelaksanaan rekonstruksi pendaftaran tanah dari peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 dengan peraturan pemerintah no. 18 tahun 2021. Metode penelitian tesis yang digunakan ialah metode penelitian hukum normative (normative law research), dengan pendekatan perundang – undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (coseptual approach) dan dianalisa secara deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini Pelaksanaan pendaftaran tanah pasca bencana alam tentunya tidak terlepas dari peraturan pemerintah yang berlaku Adapun peran pejabat pembuat akta tanah dalam pendaftaran tanah pejabat pembuat akta tanah tidak memiliki peran apapun terhadap pendaftaran tanah pasca bencana alam melainkan hanya memberikan legal advice. Terhadap peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021 dan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2021 untuk bagian pendaftaran tanah tidak ada spesifikasi dalam system mekanisme untuk pendaftaran tanah akan tetapi adanya surat maupun pengolahan data dan bukti kepemilikan tersebut, yang dilakukan secara elektronik.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H
Uncontrolled Keywords:	Pendaftaran Tanah, Bencana Alam, Pejabat Pembuat Akta Tanah
Subjects:	Tesis Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	24 Jun 2023 08:05
Last Modified:	24 Jun 2023 08:05
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/40933

Actions (login required)

View Item