Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Atas Sanksi Yang Diberikan Oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta (Studi Kasus PTUN Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT)

Guggitz, Stevie Christopher (2023) Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Atas Sanksi Yang Diberikan Oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta (Studi Kasus PTUN Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT). Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Cover-Abstrak_Stevie Chirstopher Guggitz.pdf Download (1MB)
	Text Bab isi_Stevie Chirstopher Guggitz_217202016.pdf Restricted to Registered users only Download (26MB)
	Text Daftar Pustaka_Stevie Chirstopher Guggitz_217202016.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text Lampiran_Stevie Chirstopher Guggitz_217202016.pdf Restricted to Registered users only Download (46MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi perihal kasus yang terdapat pada Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT, yaitu permasalahan yang terjadi pada Notaris Gunawan Tedjo yang dilaporkan ke MPWN oleh PT. KCN selaku debitur karena merasa telah dirugikan dengan adanya akta cessie, menurut debitur, seharusnya Notaris melakukan konfirmasi dulu kepada debitur sebelum membuat akta cessie tersebut, dan juga dengan dibuatnya akta cessie tersebut debitur telah dilaporkan PKPU oleh tuan Juniferts Girsang selaku kreditur. Dalam UUJN-P sanksi berupa peringatan tertulis tidak dapat dilakukan upaya hukum. Rumusan masalah: 1)Bagaimana kepastian hukum akta cessie Notaris yang dijadikan dasar permohonan PKPU? 2)Bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris yang diberikan sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris? Peneliti menggunakan tipe penelitian hukum normatif, sifat dari penelitian adalah deskriptif analitis, dengan alat pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Simpulan:1)Tidak ada pendapat yang mengatakan kalau kreditur mau mengalihkan hak tagih terhadap debitur, maka ia harus mengalihkan seluruh tagihan itu sebagai satu kesatuan. Selama akta cessie telah dibuat sesuai dengan peraturan ketentuan yang terdapat dalam pasal 613 jo. Pasal 584 KUHPerdata maka akta cessie menjadi sah dan mengikat bagi debitur terhadap krediturnya. 2)UUJN mengatakan Notaris berkewajiban merahasiakan mengenai akta yang dibuatnya dan keterangan yang diperoleh sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain. Majelis Pengawas dalam kedudukan sebagai badan atau jabatan TUN mempunyai kewenangan untuk membuat atau mengeluarkan surat keputusan atau ketetapan yang berkaitan penjatuhan sanksi kepada Notaris, dengan demikian surat keputusan Majelis Pengawas dapat dijadikan objek gugatan oleh Notaris ke Pengadilan TUN sebagai sengketa TUN.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.
Uncontrolled Keywords:	Cessie, Notaris, Perlindungan Hukum, dan Kewenangan.
Subjects:	Tesis Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	24 Jun 2023 07:18
Last Modified:	24 Jun 2023 07:18
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/40935

Actions (login required)

View Item