Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi oleh Badan Hukum Korporasi / oleh Aditirta Parlindungan

Parlindungan, Aditirta (2015) Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi oleh Badan Hukum Korporasi / oleh Aditirta Parlindungan. Masters thesis, UNIVERSITAS TARUMANEGARA.

Full text not available from this repository.

Abstract

abstrak Judul Tesis : Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi oleh Badan Hukum Korporasi Nama : Aditirta Parlindungan NIM : 207102010 Kata Kunci : Hukum Pidana, Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi Isi Abstrak : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia hanya mengenal subjek manusia alamiah sebagai subjek tindak pidana. Pada perkembangannya, dalam peraturan-peraturan khusus telah diatur tentang terbukanya peluang bagi suatu badan hukum (korporasi) sebagai subjek hukum pidana. Salah satunya adalah Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Diaturnya hal tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa tindak pidana korupsi telah merugikan kepentingan negara sehingga korporasi juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, terlepas dari organ pengurus di dalamnya. Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada PT. Giri Jaladhi Wana selaku korporasi pertama di Indonesia yang melakukan tindak pidana korupsi. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana suatu perseroan terbatas (korporasi) dapat dikenakan tindak pidana korupsi dan bagaimana proses persidangan PT. Giri Jaladhi Wana sehinggga dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskrpitif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis pembahasan secara kualitatif, serta penarikan kesimpulan secara deduktif. Berdasarkan pembahasan diketahui bahwa dasar pengenaan hukuman bagi korporasi telah sesuai dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan memenuhi unsur perbuatan Ultra Vires dan adanya unsur perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan negara. Proses persidangan telah memenuhi ketentuan dalam hukum acara pidana Indonesia dimula dari proses pemeriksaan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dijatuhkannya putusan oleh Majelis Hakim.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: Thesis > Pascasarjana
Divisions: Pascasarjana
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 12 Jul 2018 08:11
Last Modified: 12 Jul 2018 08:11
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/4101

Actions (login required)

View Item View Item