Marbun, May Lady Retnowati (2015) Praperadilan Kepada KPK Atas Kesalahan Penyitaan Mobil Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang (Contoh Kasus: Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Menjerat Tubagus Chaeri Wardana). / oleh May Lady Retnowati Marbun. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANEGARA.
Full text not available from this repository.Abstract
ABSTRAK (A) Nama : May Lady Retnowati Marbun (NIM : 205092003) (B) Judul Skripsi: Praperadilan Kepada KPK Atas Kesalahan Penyitaan Mobil Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang (Contoh Kasus: Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Menjerat Tubagus Chaeri Wardana). (C) Halaman : vii + 89 + Lampiran + 2015 (D) Kata Kunci : Praperadilan, Penyitaan, Tindak Pidana Pencucian Uang (E) Isi : Hukum merupakan suatu pedoman yang mengatur pola hidup manusia yang memiliki peranan dalam mencapai tujuan ketentraman hidup bagi masyarakat. Hukum merupakan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta pengenaan sanksinya. Pada saat ini, lebih dari sebelumnya, pencucian uang atau yang dalam istilah Inggrisnya disebut money laundering, sudah merupakan fenomena dunia dan merupakan tantangan Internasional. Menurut Sarah N. Welling, money laundering dimulai dengan adanya dirty money atau uang kotor atau uang haram. Menurut Welling, uang dapat menjadi kotor dengan dua cara. Cara yang pertama ialah melalui penggelapan pajak (tax evasion), cara yang kedua ialah memperoleh uang melalui cara-cara yang melanggar hukum. Upaya pemerintah untuk menanggulangi tindak pidana pencucian uang ini terwujud dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Apakah ada kesalahan prosedur penyitaan oleh KPK dapat dilakukan praperadilan. Jenis penelitian yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Kronologi kasus yang ada dalam data penelitian memperlihatkan adanya penyitaan mobil terkait kasus tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Tubagus Chaeri Wardana. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK mengandung ketentuan-ketentuan yang menimbulkan permasalahan hukum, yaitu dalam hal prosedur penyitaan. Maka sebaiknya apabila di dalam UU KPK tidak mengatur secara lengkap maka yang seharusnya yang digunakan adalah ketentuan penyitaan yang ada didalam KUHAP. (F) Acuan : 32 (1959 ? 2012) (G) Pembimbing : Dr. Metty Rahmawati, S.H., M.H (H) Penulis : May Lady Retnowati Marbun
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 12 Jul 2018 08:21 |
| Last Modified: | 12 Jul 2018 08:21 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/4110 |
Actions (login required)
 |
View Item |
