Perlindungan Hukum Bagi Yayasan yang Belum Menerima Pengesahan Badan Hukum Sehingga Menyebabkan Pembatalan Wasiat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Bgr)

Aprilyanti, Cyntia (2023) Perlindungan Hukum Bagi Yayasan yang Belum Menerima Pengesahan Badan Hukum Sehingga Menyebabkan Pembatalan Wasiat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Bgr). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

[img] Text
Cover-Abstrak_Cyntia Aprilyanti_205190056.pdf

Download (934kB)
[img] Text
Bab isi_Cyntia Aprilyanti_205190056.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[img] Text
Daftar Pustaka_Cyntia Aprilyanti_205190056.pdf

Download (545kB)
[img] Text
Lampiran_Cyntia Aprilyanti_205190056.pdf
Restricted to Registered users only

Download (29MB)

Abstract

Terdapat berbagai cara dalam hal mengelola harta kekayaan termasuk salah satunya dalam hal pemisahan harta kekayaan demi tujuan yang bersifat sosial, kemanusiaan dan keagamaan yakni dengan mendirikan yayasan dimana harta kekayaan yang diperoleh melalui hibah, wakaf, sumbangan, serta sumber lain selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai hibah sebagai salah satu sumber kekayaan yayasan dapat diperoleh melalui hibah wasiat namun sebelumnya yayasan perlu menerima status badan hukum melalui pengesahan akta pendirian yayasan. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Bgr yang dianalisis oleh penulis, sebuah yayasan dinyatakan tidak cakap hukum sehingga menghasilkan putusan wasiat yang ditinggalkan dinyatakan demi hukum batal, gugur, atau setidak-tidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Bagaimana perlindungan bagi yayasan yang belum menerima pengesahan badan hukum sehingga menyebabkan pembatalan wasiat studi Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Bgr? Penulis meneliti masalah tersebut dengan metode normatif. Data penelitian menemukan bahwasannya yayasan tetap dapat menerima hibah meskipun belum terdaftar dalam database Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Yayasan memerlukan payung hukum berupa perlindungan hukum dengan adanya regulasi yang mengatur mengenai badan hukum sebagai penerima hibah sehingga dapat mengisi kekosongan hukum yang ada mengingat pada dasarnya hibah merupakan pemberian yang bersifat cuma-cuma.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: Perlindungan Hukum; Yayasan; Hibah; Wasiat
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir
Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: FH Perpus
Date Deposited: 18 Sep 2023 07:35
Last Modified: 18 Sep 2023 07:35
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/41830

Actions (login required)

View Item View Item