Kajian prosedur penataan ruang ibukota negara (IKN)

Ardiansyah, Ardiansyah (2023) Kajian prosedur penataan ruang ibukota negara (IKN). Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text 347201002_ARDIANSYAH_Cover.pdf Download (90kB)
	Text 347201002_ARDIANSYAH_Pengesahan.pdf Download (491kB)
	Text 347201002_ARDIANSYAH_Daftar Isi.pdf Download (166kB)
	Text 347201002_ARDIANSYAH_Bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (698kB)
	Text 347201002_ARDIANSYAH_Bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 347201002_ARDIANSYAH_Bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (206kB)
	Text 347201002_ARDIANSYAH_Bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (558kB)
	Text 347201002_ARDIANSYAH_Bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (17kB)
	Text 347201002_ARDIANSYAH_Daftar Pustaka.pdf Download (87kB)

Abstract

Kota baru harus dapat menjawab dan mengatasi berbagai tantangan saat ini dan yang akan datang, sehingga perencanaan pembangunan kota baru tidak hanya sekedar membangun fisik saja, tetapi peradaban kota harus dpat menjawab tantangan ke depan dan mengatasi berbagai tantangan yang akan datang, saat ini ataupun sebelumnya. Sehingga perencaaan pembangunan kota baru tidak hanya sekedar membangun fisik saja, tetapi peradapan kota terhadap tantangan kedepan harus terencana dengan baik. Pembangunan Ibukota baru juga perlu menekankan pada pengendalian dan pengaturan yang ketat terhadap “tata ruang”. Jakarta sebagai Ibu Kota negara Indonesia, memiliki peran penting sebagai pusat negara dan pusat pemerintahan yang dilindungi dalam undang-undang No.10 Th 1964. Implikasi pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang didasarkan kepada pemerataan pembangunan kota tidak hanya di peruntukan sebagai Ibu kota baru yang harus berdasar kepada geo-ekonomi, tetapi juga harus menuntut instrumen kebijakan rencana tata ruang baru yang di khususkan kepada pembiayaan pembangunan nasional. Prosedur penataan ruang IKN yang matang dan efektif. Dapat meminimalisir dampak yang jadi dikemudian hari dalam pembangunan IKN. Tidak efektifnya penegendalian pemanfaatan ruang dapat munculkan kawasan/ wilayah slum-slum / squatter area terhadap alih fungsi lahan yang terkonversi utk peruntukan lain di kawasan IKN ataupun sekitar IKN nantinya. Kepastian hukum (rencana tata ruang) menjadi “panglima, berdiri di depan menentukan arah kebijakan penataan ruang. Kepastian hukum rencana tata ruang harus sebagai penentu arah kebijakan penataan ruang. Instrumen kebijakan pemanfaatan ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang di IKN sangat berperan penting sebagai ujung tombak arah kebijakan penataan ruang dalam perencanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pentingnya pemahaman tentang penataan ruang ini harus dipahami secara prosedur penataan ruang IKN dengan seksama dalam mengidenfikasi dampak yang terjadi di kemudian hari dari pembangunan IKN. Kata Kunci: Perencaaan pembangunan kota baru; Kebijakan Penataan Ruang; Implikasi pemindahan Ibu Kota Negara (IKN); Prosedur penataan ruang IKN

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	Tesis Tesis > Pascasarjana Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Teknik
Divisions:	Fakultas Teknik > Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota
Depositing User:	TDI Family perpus
Date Deposited:	10 Oct 2023 05:40
Last Modified:	10 Oct 2023 05:40
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/41922

Actions (login required)

View Item