Perbandingan Persyaratan Pemberian Remisi Berdasarkan Ketentuan Pasal 34 PP Nomor 28 Tahun 2006 dan Pasal 34A PP Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan / oleh Rino Brahmantya Mangunsaputro

MANGUNSAPUTRO, RINO BRAHMANTYA (2014) Perbandingan Persyaratan Pemberian Remisi Berdasarkan Ketentuan Pasal 34 PP Nomor 28 Tahun 2006 dan Pasal 34A PP Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan / oleh Rino Brahmantya Mangunsaputro. Skripsi thesis, Universitas Tarumanegara.

Full text not available from this repository.

Abstract

Kebijakan pengetatan syarat pemberian remisi koruptor yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 merupakan salah satu kebijakan yang memberikan dampak yang baik terhadap upaya penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia. Tetapi pengetatan syarat remisi tersebut telah dianggap bertentangan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang memberikan dasar hak narapidana untuk memperoleh remisi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tetap diberlakukan untuk narapidana yang mendapat putusan tetap sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 diberlakukan. Dengan menggunakan teori pemidaan untuk mencapai suatu tujuan keadilan yang baik. Penelitian dilakukan dengan metode normatif-yuridis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Pasal 34A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 lebih berpengaruh terhadap pemberian remisi dalam kebijakan pengetatan syarat pemberian remisi koruptor akan membantu proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dan dapat mencegah pelaku korupsi potensial. Sulitnya penegak hukum dalam memberantas korupsi, Justice Collaborator merupakan salah satu upaya untuk membantu penegak hukum dalam mengungkap kasus korupsi dan sebagai bentuk sistem pembinaan dalam system pemasyarakatan. Adanya syarat menjadi Justice Collaborator dalam pemberian remisi narapidana korupsi juga sebagai salah satu langkah preventif dan represif. Adapun saran yang diberikan Penulis yaitu revisi Undang-undang tersebut sehingga diharapkan implikasi yuridisnya akan memenuhi rasa keadilan.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Puskom untar untar
Date Deposited:	13 Jul 2018 03:52
Last Modified:	13 Jul 2018 03:52
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/4194

Actions (login required)

View Item