Kewenangan Notaris Dalam Membuat Keterangan Mewaris Pribumi Dikaitkan Dengan Undang-Undang Kependudukan

Hanifah, Hanifah (2023) Kewenangan Notaris Dalam Membuat Keterangan Mewaris Pribumi Dikaitkan Dengan Undang-Undang Kependudukan. Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman Depan_Hanifah_217212021.pdf Download (1MB)
	Text Bab isi_Hanifah_217212021.pdf Restricted to Registered users only Download (39MB)
	Text Daftar Pustaka_Hanifah_217212021.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text Lampiran_Hanifah_217212021.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Penduduk Indonesia memiliki keberagaman suku, ras, dan agama yang menyebabkan adanya pluralisme hukum waris di Indonesia. Hingga saat ini, belum ada keseragaman dalam pembuatan keterangan waris oleh tiga instansi yang berbeda, yaitu Notaris, Balai Harta Peninggalan, dan Kepala Desa/Lurah yang dikuatkan oleh Camat. Perbedaan dalam surat keterangan waris ini bermula dari penggolongan penduduk berdasarkan Pasal 131 IS yang merupakan peninggalan politik hukum Belanda. Namun, setelah berlakunya Undang-Undang Kependudukan, penggolongan penduduk ini dinyatakan dihapus. Meskipun demikian, pembuatan keterangan waris masih mengacu pada penggolongan penduduk yang ada. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti kewenangan Notaris dalam membuat keterangan waris untuk golongan pribumi berdasarkan Undang-Undang Kependudukan. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini mencakup apakah Notaris berwenang membuat keterangan waris untuk golongan pribumi dan hukum waris apa yang digunakan serta bagaimana pengaturan pembuatan keterangan waris untuk pribumi sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Kependudukan, serta akibat hukum dari pembuatan keterangan waris oleh Notaris untuk golongan pribumi. Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan tambahan wawancara dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual. Data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan untuk memberikan argumentasi hukum yang menjadi dasar penentuan kebenaran suatu peristiwa dan bagaimana peristiwa tersebut harus dilihat menurut hukum.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Dr. Gunawan Djajaputra S.H., S.S., M.H.,
Uncontrolled Keywords:	Kewenagan Notaris, Keterangan Waris, Pribumi
Subjects:	Tesis Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	30 Oct 2023 07:31
Last Modified:	30 Oct 2023 07:31
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/42116

Actions (login required)

View Item