Tanggung Jawab Ppat Terhadap Akta Jual Beli Yang Dibuat Secara Melawan Hukum (Tinjauan Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 13/Pdt.G/2021/Pn Wng )

Hutagalung, Lorraine Anggi Taruli (2023) Tanggung Jawab Ppat Terhadap Akta Jual Beli Yang Dibuat Secara Melawan Hukum (Tinjauan Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 13/Pdt.G/2021/Pn Wng ). Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman Depan_Lorraine Anggi Taruli H._217211002.pdf Download (853kB)
	Text Bab isi_Lorraine Anggi Taruli H._217211002.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text Daftar Pustaka_Lorraine Anggi Taruli H._217211002.pdf Restricted to Registered users only Download (0B)
	Text Lampiran_Lorraine Anggi Taruli H._217211002.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB)

Abstract

PPAT memiliki wewenang untuk mengeluarkan dan menerbitkan akta otentik untuk pihak yang berkepentingan, terutama untuk peralihan hak atas tanah melalui jual beli, di mana akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Namun, dalam kasus yang akan dibahas di bawah ini, penulis membahas bahwa terdapat PPAT di Kabupaten Wonogiri menyalahgunakan wewenang saat menjalankan tugasnya sebagai PPAT. Pembuatan akta otentik haruslah dilakukan dengan hati-hati dan teliti. Jika terdapat cacat hukum pada akta otentik yang dibuat oleh PPAT, pengadilan dapat membatalkan akta tersebut. Selama PPAT menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai PPAT, ada kemungkinan pengadilan akan membatalkan produk hukum yang dibuat karena adanya perbuatan melawan hukum. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 13/PDT.G/2021/PN Wng., dijelaskan bahwa ketidakmampuan PPAT untuk memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata sehingga menyebabkan akta jual beli batal demi hukum. Fokus penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab PPAT terhadap akta jual beli yang dibatalkan tersebut dan bagaimana Pengadilan Negeri Wonogiri membatalkan akta jual beli tersebut demi hukum. Akta Jual Beli Tanah yang dibuat oleh PPAT yang batal demi hukum tidak memiliki kekuatan hukum karena cacat hukum, dan pejabat yang berwenang, PPAT, telah menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya. PPAT dapat dihukum dengan teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat jika melanggarnya. Jenis penelitian ini bersifat yuridis normatif, dengan menggunakan metode analisis data secara kualitatif, sedangkan untuk mengkaji permasalahan hukum, digunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang selanjutnya dianalisa secara deskriptif analitis

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H
Uncontrolled Keywords:	Tanggung jawab PPAT, Akta otentik, Batal Demi Hukum, Perbuatan Melawan Hukum.
Subjects:	Tesis Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	30 Oct 2023 08:21
Last Modified:	30 Oct 2023 08:21
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/42128

Actions (login required)

View Item