Kedudukan Grondkaart sebagai Alas Hak Penguasaan Lahan oleh PT. KAI Menurut Hukum Agraria.

Sahati, Sahati (2023) Kedudukan Grondkaart sebagai Alas Hak Penguasaan Lahan oleh PT. KAI Menurut Hukum Agraria. Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman Depan_Sahati_217212036.pdf Download (962kB)
	Text Bab isi_Sahati_217212036.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text Daftar Pustaka_Sahati_217212036.pdf Restricted to Registered users only Download (485kB)
	Text Lampiran_Sahati_217212036.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Grondkaart atau peta blok adalah bukti kepemilikan aset yang memiliki nilai penting bagi perusahaan atau lembaga. Namun, masih terdapat perdebatan mengenai kedudukan dan legalitas Grondkaart itu sendiri. Salah satu perusahaan negara yang masih menggunakan Grondkaart sebagai bukti penguasaan aset tanahnya adalah PT. Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT. KAI. Aset tanah PT. KAI merupakan warisan dari Kereta Api Belanda yang mengalami nasionalisasi, dan seringkali menyebabkan sengketa karena bukti penguasaan tanahnya berupa Grondkaart yang tidak diatur dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Artikel ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu kedudukan Grondkaart sebagai alas hak atau bukti penguasaan lahan oleh PT. KAI menurut Hukum Agraria Indonesia, dan perlindungan hukum serta kepastian hukum Grondkaart setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Analisis bahan hukum dilakukan melalui penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Grondkaart tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1960 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Oleh karena itu, Grondkaart bukan merupakan bukti kepemilikan tanah yang kuat, tetapi dapat digunakan sebagai dasar kepemilikan atau alas hak atas tanah PT. KAI untuk melakukan pendaftaran tanah dan memperoleh sertifikat Hak atas Tanah yang kuat. Grondkaart juga dapat digunakan sebagai alat bukti kepemilikan dalam penyelesaian sengketa terkait aset PT. KAI. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 mengharuskan pendaftaran hak atas tanah bekas hak barat dan hak milik adat. Jika pendaftaran tidak dilakukan dalam jangka waktu yang ditentukan, Grondkaart tidak dapat menjadi alat bukti kepemilikan, tetapi hanya menjadi petunjuk bagi pendaftaran tanah tanpa mengubah status kepemilikan tanah tersebut.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Dr. Gunawan Djajaputra S.H., S.S., M.H.,
Uncontrolled Keywords:	Grondkaart, Alas Hak, Hak Penguasaan atas Tanah, PT. KAI
Subjects:	Tesis Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	31 Oct 2023 01:53
Last Modified:	31 Oct 2023 01:53
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/42136

Actions (login required)

View Item