Peranan Majelis Kehormatan Notaris dalam Pemanggilan Notaris oleh Penegak Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU- XVIII/2020.

Pratiwi, Retno Indrianita (2023) Peranan Majelis Kehormatan Notaris dalam Pemanggilan Notaris oleh Penegak Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU- XVIII/2020. Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman Depan_Retno Indrianita Pratiwi_217229202.pdf Download (794kB)
	Text Bab isi_Retno Indrianita Pratiwi_217229202.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text Daftar Pustaka_Retno Indrianita Pratiwi_217229202.pdf Restricted to Registered users only Download (324kB)
	Text Lampiran_Retno Indrianita Pratiwi_217229202.pdf Restricted to Registered users only Download (20MB)

Abstract

Dalam kasus ini mengenai pengajuan judicial review yang disampaikan Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris (UUJN) ke Mahkamah Konstitusi (MK), untuk menyampaikan bahwa Pasal 66 ayat (1) UUJN untuk kalimat atau frasa dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris kontradiksi dengan Undang-Undang Dasar 1945. Rumusan masalah ialah bagaimana peranan Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020 dan bagaimana penggunaan hak ingkar oleh notaris di pengadilan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020. Metode penelitian adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data- data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Peranan Majelis Kehormatan Notaris untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum di tengah masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa yang dibutuhkan juga dalam proses pembangunan yang berkaitan dengan profesi Notaris yang sangat membutuhkan perlindungan hukum telah teruji dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020. Penggunaan Hak Ingkar oleh Notaris di Pengadilan telah diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf f, Pasal 54 dan Pasal 66 dari UUJN di mana Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pejabat umum berkewajiban menjaga kerahasiaan akta yang dibuatnya serta menjaga kerahasiaan dari para penghadap hal tersebut terdapat dan kewajiban tersebut ada diantara kewajiban lainnya dan penggunaan hak ingkar oleh Notaris di pengadilan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU- XVIII/2020 berlaku sama sebelum adanya putusan tersebut terhadap profesi Notaris

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Dr. Benny Djaja, S.H., M.M, M.Hum, M.Kn
Uncontrolled Keywords:	Hak Ingkar Notaris, Majelis kehormatan Notaris,
Subjects:	Tesis Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	31 Oct 2023 01:41
Last Modified:	31 Oct 2023 01:41
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/42139

Actions (login required)

View Item