Problematika Antara Pendaftaran Hak Atas Tanah Dalam Keadaan Normal Dan Program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Rorong, Theo Julian (2023) Problematika Antara Pendaftaran Hak Atas Tanah Dalam Keadaan Normal Dan Program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman Depan_Theo Julian Rorong_217212026.pdf Download (597kB)
	Text Bab isi_Theo Julian Rorong_217212026.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text Daftar Pustaka_Theo Julian Rorong_217212026.pdf Restricted to Registered users only Download (324kB)
	Text Lampiran_Theo Julian Rorong_217212026.pdf Restricted to Registered users only Download (933kB)

Abstract

Pemberian sertifikat dalam rangka program pemerintah secara sistematis juga dapat meningkatkan dan mengawasi pelaksanaan landreform, melakukan pengawasan terhadap tanah absantee, serta mencegah fragmentasi akibat pewarisan atau pengawasan terhadap penumpukan tanah pada satu orang. Sementara itu, dalam hal mewujudkan suatu gambaran desa lengkap pada program pendaftaran tanah sistematis lengkap, Panitia Ajudikasi tetap melakukan pengukuran kepada seluruh bidang tanah dalam satu lokasi yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pertanahan. Meskipun demikian, Untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum program PTSL,serta untuk mengurangi sengket Kementerian ATR/BPN menyempurnakan berbagai perangkat peraturan/dasar hukum tertulis, yang lengkap dan jelas, sumberdaya manusia ditingkatkan, sarana dan prasarana diperbanyak kualitas dan kuantitasnya, segi pembiayaan diperluas, adanya koordinasi antar lembaga di luar BPN. Perangkat hukum yang tertulis, lengkap, dan jelas dalam pelaksanaan PTSL telah tertuang dalam beragam regulasi, petunjuk teknis, surat edaran sebagai sarana kemudahan dalam pelaksanaan PTSL. Meskipun berbagai regulasi sebagai payung hukum PTSL telah diterbitkan dan kerjasama atau koodinasi antar instasi telah dibangun serta berbagai kemudahan/terobosan telah dibuat, Walaupun terdapat kemudahan namun terdapat disparitas yang antara Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, perbedaan mendasar adalah Peratruan Pemerintah memberikan perdoman pendaftaran tanah harus menggunakan alas hak berupa girik namun PTSL cukup dengan klain hilang dapat diterbitkan sertifikat sehingga menimbulkan masalah hukum.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Prof. Dr. Jeane N. Selly, S.H.,M.H.,A.P.U.
Uncontrolled Keywords:	PTSL, Pertanahan dan Kepastian Hukum
Subjects:	Tesis Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	31 Oct 2023 02:05
Last Modified:	31 Oct 2023 02:05
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/42141

Actions (login required)

View Item