Analisis Putusan Mahkamah Konstusi Nomor 80/PUU-XIV/2016 Terkait Status Kewarganegaraan Anak Dari Perkawinan Campuran Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006

Aprilia, Indah Siti (2020) Analisis Putusan Mahkamah Konstusi Nomor 80/PUU-XIV/2016 Terkait Status Kewarganegaraan Anak Dari Perkawinan Campuran Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman Depan_Indah Siti Aprilia_205160060.pdf Download (1MB)
	Text Bab isi_Indah Siti Aprilia_205160060.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text Daftar Pustaka_Indah Siti Aprilia_205160060.pdf Restricted to Repository staff only Download (274kB)
	Text Lampiran_Indah Siti Aprilia_205160060.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Pada tanggal 28 Agustus 2017 MK melalui Putusan No. 80/PUU-XIV/2016 telah memutus untuk menolak seluruhnya pengujian Pasal 41 UU Kewarganegaraan terkait dengan jangka waktu pendaftaran kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran yang bertentangan dengan pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 dalam kasua Gloria, karena dianggap merugikan hak konstitusional Gloria. Keberadaan putusan tersebut mengakibatkan hilangnya hak kewarganegaraan Gloria untuk mendapatkan dwikewarganegaraan, karena tidak melakukan mekanisme sebagaimana Pasal 41. Hal ini menarik perhatian Penulis, karena putusan MK itu menimbulkan beberapa permasalahan seperti mekanisme penentuan status kewarganegaraan anak, dan keadilan yang didapat oleh anak perkawinan campuran. Mengacu pada permasalahan tersebut, Penulis menggunakan metode yuridis normatif. Hasil analisa menunjukan anak dari perkawinan campuran memiliki dwikewarganegaraan sampai dengan usia 18 tahun dengan mekanisme pendaftaran yang dibatasi, karena putusan MK ternyata hanya berdasarkan pada teori fiksi hukum dan mengabaikan adanya kewajiban pemerintah dalam melakukan sosialisasi undang-undang secara komprehensif dan menyeluruh, hak asasi anak di bidang kewarganegaraan, mengabaikan kewajiban internasional terhadap diratifikasinya suatu konvensi, serta tujuan dari UU Kewarganegaraan untuk menciptakan kesetaraan gender antara ibu dan bapak dari anak-anak perkawinan campuran. Pembatasan itu juga menimbulkan ketidakadilan yang menyimpangi keadilan korektif dan keadilan proporsional terhadap hak-hak anak. Atas dasar itu, Penulis merekomendasikan untuk merevisi Undang-undang Nomr 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, dan melakukan sosialisasi dan pelayanan kewarganegaraan terhadap anak dari perkawinan campuran yang dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif, serta bagi hakim mahkamah konstitusi untuk mempertimbangkan dari berbagai prespektif dalam hal memutus suatu permohnan agar terciptanya keadilan sebagai tujuan hukum yang baik di masa yang akan datang.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Dr. Cut Memi, S.H., M.H
Uncontrolled Keywords:	Kewarganegaraan, Perkawinan Campuran, Hak Asasi Anak, Keadilan Hukum
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	12 Dec 2023 06:29
Last Modified:	12 Dec 2023 06:29
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/42356

Actions (login required)

View Item