Wijaya, Azhar (2014) Perlindungan hukum perjanjian kerja Outsourcing pada PT. GLOBAL SECURITY SERVICE INDONESIA pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 27/PUU-IX/2011/ oleh Azhar Wijaya,. Skripsi thesis, Universitas Tarumanegara.
Full text not available from this repository.Abstract
Indonesia merupakan Negara hukum yang menjamin hak-hak setiap individu warga negaranya mendapatkan perlindungan hukum yang sama di atas segalanya, perlindungan hukum tersebut haruslah mengenai sendi-sendi hak asasi manusia. Termasuk juga adalah perlindungan hukum terhadap tenaga kerja, khususnya yang bekerja dengan menggunakan sistem outsorcing. Dimana dalam sistem outsorcing ini hak-hak pekerja kerap kali diabaikan. Permasalahan sistem outsorcing memang cukup bervariasi diantaranya adalah adanya tuntutan terhadap Mahkamah Kostitusi (MK) untuk melakukan uji materil terhadap UU Ketenagakerjaan yang diajukan oleh Didik Suprijadi pekerja dari Aliansi Petugas Pembaca Meter Listrik Indonesia (AP2ML) menegaskan bahwa tidak adanya aturan yang jelas atas suatu sistem praktik outsourcing. Berdasarkan tuntutan yang dilakukan oleh Didik tersebut. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini mencoba manarik relevansi antara tuntutan perlindungan hukum perjanjian kerja outsourcing pada PT.Global Security Service Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011. Penulis dalam hal meneliti masalah ini dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Pada dasarnya Pelaksanaan Putusan MK No. 27/PUU-IX/2011 yaitu mensyaratkan agar perjanjian kerja antara pekerja dan perusahaan outsourcing tidak berbentuk perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), tetapi berbentuk perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), lebih efektif diterapkan pada outsourcing pekerja/buruh karena pada umumnya outsourcing pekerja/buruh digunakan untuk jenis pekerjaan yang tetap ada seperti security dan cleaning service sehingga job security dan pengembangan karir dari pekerja outsourcing bisa terlaksana dengan baik dengan demikian tidak adalagi perbedaan dalam hal keamanan kerja dan pemenuhan hak-hak normatif yang diatur dalam Undang-Undang antara pekerja/buruh dari perusahaan pemberi pekerjaan dengan pekerja/buruh outsourcing. (F) Daftar acuan : 75 (1977-2013) (G) Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Dwi Andayani, B.S., S.H., M.H. (H) Penulis : Azhar Wijaya viii ABSTRACT A. Name/Registration Number : Azhar Wijaya / (NIM:207101005) B. Thesis Title : Legal Protection of The Outsourcing Practice Agreement of PT. Global Security Service Indonesia after The Constitutional Court Decision No. 27/PUU-IX/2011 C. Number of Pages : viii + 162 + 5 Bibliography + Appendix; 2013 D. Keywords : Legal Protection, Outsourcing E. The Content of Abstract : Indonesia is a state law that guarantee the rights of its citizens to get the same protection of the law above anything else and the legal protection should be about the human rights. That includes also a legal protection for workers, especially those working with the outsourcing system. Where in this outsourcing system, the workers? rights are often being ignored. The problems of the outsourcing system are quite varied, such as a demand to the Constitutional Court to do judicial test for the labour laws that is proposed by Didik Suprijadi, a worker of Indonesia Electric Meter Readers Officer Alliance (AP2ML), who emphasize that there are no clear rules regarding the outsourcing system practicing. Based on the demand given by Didik, based on that matter, this research is trying to draw a relevance in the demand of legal protection of the outsourcing practice agreement of PT. Global Security Service Indonesia after the Constitutional Court decision No. 27/PUU-IX/2011. In investigating this research, the writer is using normative legal research methods. Basically the implementation of the Constitutional Court Decision No. 27/PUU-IX/2011whichrequires that the working agreement between the workers and the outsourcing company is not being in aformof specific time employment agreement (PKWT), but in a form of employment agreement for an unspecified time (PKWTT), and this is more effective to be applied for the labours/workers outsourcing because generally, the labours/workers outsourcing is used for the kind of jobs that is still exist such as, security and cleaning service so the security job and career development from the outsourcing workers can be achieved well. So there will not be any differences in terms of job security and the basic rights fulfillment that is set in the law between the workers/labours from the employer company with the outsourcing workers/labours. (H) References List : 75 (1977-2013) (I) Supervisor : Dr. Hj. DwiAndayani, B.S., S.H., M.H (J) Writer : Azhar Wijaya ix DAFTAR SINGKATAN AP2MLI : Aliansi Petugas Pembaca Meter Listrik Indonesia LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat MK : Mahkamah Kontitusi KUHPer : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata PKWT : Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PKWTT : Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu PT : Pengadilan Tinggi UU : Undang-Undang UUDNRI : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia x DAFTAR RIWAYAT HIDUP Nama : Azhar Wijaya, SH Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 28 Juni 1985 Jenis Kelamin : Laki-laki Agama : Islam Kebangsaan : Indonesia Alamat : Jl.Karya Damai No. 4 H, Buaran Indah - Tangerang No. Telepon : 08111908300 Riwayat Pendidikan : 2004 - 2009 S1 Hukum Univ. Tarumanagara. 2000 ? 2003 SMAN 6, Tangerang 1997 ? 2000 SMP Negeri 2, Tangerang 1991 ? 1997 SD Negeri 7, Tangerang Jakarta, Juni 2014 Azhar Wijaya xi DAFTAR LAMPIRAN 1. Surat Ijin Penulisan Tesis dan Penunjukan Dosen Pembimbing 2. Putusan Mahkamah Kontitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 3. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. B.31/PHI.JSK/2012 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 4. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu xii PERLINDUNGAN HUKUM PERJANJIAN KERJA OUTSOURCING PADA PT. GLOBAL SECURITY SERVICE INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 27/PUU-IX/2011 TESIS Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Oleh : NAMA : AZHAR WIJAYA NIM : 207101005 PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA JAKARTA, 2014 xiii PERLINDUNGAN HUKUM PERJANJIAN KERJA OUTSOURCING PADA PT. GLOBAL SECURITY SERVICE INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 27/PUU-IX/2011 TESIS Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Oleh : NAMA : AZHAR WIJAYA NIM : 207101005 PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA JAKARTA, 2014 xiv FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA JAKARTA TANDA PERSETUJUAN TESIS SIAP DIUJI Oleh : Nama : Azhar Wijaya NIM : 207101005 Fakultas : Hukum Judul Tesis: PERLINDUNGAN HUKUM PERJANJIAN KERJA OUTSOURCING PADA PT. GLOBAL SECURITY SERVICE INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 27/PUU-IX/2011 Disetujui Pembimbing Dr. Hj. Dwi Andayani, B.S., S.H., M.H. xv PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA JAKARTA TANDA PENGESAHAN THESIS Nama : Azhar Wijaya NIM : 207101005 JUDUL PERLINDUNGAN HUKUM PERJANJIAN KERJA OUTSOURCING PADA PT. GLOBAL SECURITY SERVICE INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 27/PUU-IX/2011 Telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji yang dibentuk oleh Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan dinyatakan lulus dalam sidang ujian tanggal 20 Agustus 2014 Majelis Penguji Ketua.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Perlindungan Hukum, Outsourcing |
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 13 Jul 2018 06:49 |
| Last Modified: | 13 Jul 2018 06:49 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/4237 |
Actions (login required)
 |
View Item |
