Upaya Pencegahan Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Dengan Metode Kebijakan Hukum Non-Penal

Montana, Bryant (2023) Upaya Pencegahan Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Dengan Metode Kebijakan Hukum Non-Penal. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Cover-Abstrak__Bryant Montana_205180136.pdf Download (989kB)
	Text Bab isi_Bryant Montana_205180136.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text Daftar Pustaka_Bryant Montana_205180136.pdf Restricted to Registered users only Download (480kB)
	Text Lampiran_Bryant Montana_205180136.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka ditentukan kesimpulan terhadap permasalahan dalam penelitian ini, bahwa dalam penanganan korupsi di Indonesia terdapat dua cara yaitu sarana penal dan sarana non penal. Berdasarkan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Penanganan korupsi di Indonesia lebih tepat menggunakan upaya non penal atau upaya preventif yang menekankan pada usaha pencegahan korupsi yang diarahkan untuk meminimalkan penyebab dan peluang untuk tidak dilakukannya tindak pidana korupsi seperti pelaporan LHKPN oleh setiap institusi-institusi agar para penyelenggara negara mendapatkan pengawasan dalam hal harta kekayaan sehingga hal ini dapat mengurangi potensi dalam melakukan tindak pidana korupsi, kemudian penulis juga menyimpulkan bahwa sarana penal yang telah dilakukan sejauh ini tidak berjalan efektif, disamping itu sarana non penal juga dapat menekan angka korupsi di Indonesia, karena jika sosialisasi anti korupsi terus digencarkan maka bukan sesuatu hal yang mustahil untuk membersihkan negara ini dari kasus korupsi. Pada kenyataan yang terlihat saat ini penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana korupsi di Indonesia lebih menitikberatkan pada upaya penal atau sarana hukum pidana, hal ini terlihat pada kinerja KPK yang lebih dominan dalam melakukan OTT, dimana hal ini OTT merupakan implementasi dari sarana penal, akan tetapi, disamping itu jika berkaca pada sarana penal yang telah dilakukan oleh KPK sejauh ini belum berjalan efektif, mengingat kasus korupsi di Indonesia masih di angka yang cukup tinggi dan beberapa pendapat para ahli diatas yang telah menjelaskan berbagai kelemahan dan keterbatasan hukum pidana.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA.
Uncontrolled Keywords:	kebijakan non penal, preventif, pencegahan, Korupsi
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	13 Dec 2023 03:22
Last Modified:	13 Dec 2023 03:22
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/42374

Actions (login required)

View Item