Kekuatan Hukum PPJB Yang Dibuat Di Bawah Tangan Menurut PP No. 12 Tahun 2021 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.160/Pdt.G/2019/Pn Jkt.Sel)

Amanda, Dina (2023) Kekuatan Hukum PPJB Yang Dibuat Di Bawah Tangan Menurut PP No. 12 Tahun 2021 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.160/Pdt.G/2019/Pn Jkt.Sel). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Cover-Abstrak_Dina Amanda_205190154.pdf Download (688kB)
	Text Bab isi_Dina Amanda_205190154.pdf Restricted to Registered users only Download (997kB)
	Text Daftar Pustaka_Dina Amanda_205190154.pdf Restricted to Registered users only Download (371kB)
	Text Lampiran_Dina Amanda_205190154.pdf Restricted to Registered users only Download (7MB)

Abstract

PPJB merupakan perjanjian pengikatan jual beli dimana perjanjian tersebut dilakukan saat objeknya belum bisa beralih karena belum lengkapnya dokumen atau pembayaran yang belum selesai. PPJB dilakukan dihadapan notaris dan akan menjadi sebuah akta otentik yang akan dilanjutkan untuk membuat AJB. Dalam prakteknya PPJB terutama dalam jual beli Satuan Rumah susun masih banyak pihak-pihak yang melakukan sebatas di bawah tangan saja. Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.160/Pdt.G/2019/Pn Jkt.Sel hakim memutuskan PPJB yang dibuat di bawah tangan tersebut sah, berharga serta mengikat bagi para pihak. Namun, menurut PP No.12 Tahun 2021 tentang perubahan atas PP No.14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman PPJB dalam jual beli satuan rumah susun harus dilakukan dihadapan notaris. Bagaimana kekuatan hukum dari PPJB yang dibuat di bawah tangan menurut PP No.12 Tahun 2021 dalam putusan tersebut? Bagaimana perlindungan terhadap pembeli yang melakukan PPJB di bawah tangan? Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didukung dengan data hasil wawancara. Data penelitian dan wawancara memperlihatkan bahwa Terkait kekuatan hukumnya, Berdasarkan PP No.12 Tahun 2021 menyatakan bahwa PPJB rumah susun dilakukan dihadapan notaris, namun dalam prakteknya kekuatan PPJB yang dibuat di bawah tangan ini bergantung pada syarat sah perjanjian pada Pasal 1320 KUHPer dan sepanjang para pihak yang membuat tidak menyangkal, namun keadaan seperti ini menimbulkan ketidak pastian hukum terhadap PPJB tersebut. Terkait perlindungan hukumnya, Perlindungan Hukum terhadap pembeli berlaku apabila PPJB tersebut tidak disangkal oleh salah satu atau kedua belah pihak.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Dr. Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Kekuatan Hukum, PPJB, Jual Beli.
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	13 Dec 2023 06:37
Last Modified:	13 Dec 2023 06:37
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/42378

Actions (login required)

View Item