Perlindungan Hukum Terhadap Bank Selaku Pemegang Jaminan Hak Tanggungan Atas Harta Pihak Ketiga Yang Menjadi Jaminan Debitor Dalam Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 805 K/PDT.SUS-PAILIT/2021)

Elvlyn, Elvlyn (2023) Perlindungan Hukum Terhadap Bank Selaku Pemegang Jaminan Hak Tanggungan Atas Harta Pihak Ketiga Yang Menjadi Jaminan Debitor Dalam Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 805 K/PDT.SUS-PAILIT/2021). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Cover-Abstrak_Elvlyn_205190092.pdf Download (404kB)
	Text Bab isi_Elvlyn_205190092.pdf Restricted to Registered users only Download (722kB)
	Text Daftar Pustaka_Elvlyn_205190092.pdf Restricted to Registered users only Download (165kB)
	Text Lampiran_Elvlyn_205190092.pdf Restricted to Registered users only Download (22MB)

Abstract

Eksistensi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1966 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang dapat terlibat dalam utang-piutang terhadap jaminan pelunasannya. Debitor memberikan jaminan hak tanggungan ditambah adanya Sertifikat Hak Tanggungan sebagai bukti bahwa kreditor mempunyai hak eksekutorial terhadap objek yang dijaminkan kepadanya, apabila debitor wanprestasi. Pada praktiknya, ketika debitor tidak mampu melunasi segala utangnya dapat dinyatakan pailit (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Sehingga penulis melakukan penelitian terkait perlindungan hukum sebagai hak bank selaku pemegang jaminan hak tanggungan atas harta pihak ketiga yang menjadi jaminan debitor dalam pailit. Penulis menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memutus perkara tanpa pertimbangan hukum yang jelas, serta terdapat ketidaksesuaian penerapan hukum mengenai batasan harta pailit, hingga akhirnya berdampak pada pelaksanaan eksekusi oleh kreditor dalam memperoleh pelunasan utang. Sebagai bentuk perlindungan hukum preventif bagi kreditor separatis (bank) maka harus memperhatikan: pertama, batasan benda harta pailit. Kedua, pelaksanaan eksekusi oleh pemegang jaminan hak tanggungan. Sedangkan untuk perlindungan hukum represif diperlukan adanya upaya peninjauan Kembali. Sebaiknya hakim sebagai penegak hukum melalui putusan pengadilan dapat memberikan keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan kepada para pihak yang menghadapnya dengan memperhatikan hukum yang berlaku dan peristiwa hukum yang terjadi.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., M.H., S.S.
Uncontrolled Keywords:	Perlindungan Hukum, Kreditor Separatis, Hak Eksekusi, Hak Tanggungan, Kepailitan
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	20 Dec 2023 08:23
Last Modified:	20 Dec 2023 08:23
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/42434

Actions (login required)

View Item