Tanggung Jawab Hukum PT Moderland Sebagai Pengembang Atas Jual Beli Rumah Tanpa IMB ( Contoh Kasus Putusan Nomor 1982 K / PDT / 2013 )/ oleh Naftali

Naftali, Naftali (2015) Tanggung Jawab Hukum PT Moderland Sebagai Pengembang Atas Jual Beli Rumah Tanpa IMB ( Contoh Kasus Putusan Nomor 1982 K / PDT / 2013 )/ oleh Naftali. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANEGARA.

Full text not available from this repository.

Abstract

abstrak ( A ) Nama: Naftali (NIM : 205110027) ( B ) Judul Skripsi: Tanggung Jawab Hukum PT Moderland Sebagai Pengembang Atas Jual Beli Rumah Tanpa IMB ( Contoh Kasus Putusan Nomor 1982 K / PDT / 2013 ) ( C ) Halaman : vi + 88 + 47 + 2015 ( D ) Kata kunci : Wanprestasi ( E ) Isi : Pembangunan perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia akan tempat tinggal namun perizinan perumahan sering menjadi permasalahan untuk memperoleh tempat tinggal yang nyaman. Salah satu pembangunan perumahan yang perizinannya dilanggar oleh developer adalah perumahan cluster navara 5 dan 6 Moderland tangerang. Adapun permasalahan yang akan di uraikan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana tanggung jawab hukum pengembang dalam hal ini PT Moderlandterhadap penjualan rumah tanpa IMB dan upaya hukum apa saja yang dapat ditempuh terhadap pengembang atas jual beli rumah tanpa IMB. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang di dukung data wawancara dengan pihak terkait. Pembangunan perumahan cluster navara 5 dan 6 dibangun di atas tanah yang telah dilakukan pemetaan untuk pembangunan jalur tol jor II kunciran-bandara soekarno hatta. Namun secara khusus penelitian ini akan membahas pihak pengembang yang telah melakukan pembangunan perumahan cluster navara 5 dan 6 moderland tangerangtanpa di sertakan adanya IMB terlebih dahulu dan tanpa ada penyerahan IMB saat jual beli perumahan telah dilakukan terhadap pembeli perumahan. yaitu peroses penyerahan IMB yang tidak kunjung diberikan oleh pihak pengembang. Menimbulkan adanya wanprestasi dari pihak pengembang. Upaya yang dapat dilakukan terhadap pengembang adalah dengan mengajukan gugatan kepengadilan. ( F ) Acuan : 47 ( 1960?2015 ) ( G ) Pembimbing : Dr. Hasni SH., MH. ( H ) Penulis Naftali

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Puskom untar untar
Date Deposited:	13 Jul 2018 07:11
Last Modified:	13 Jul 2018 07:11
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/4247

Actions (login required)

View Item