Purnamasari, Diana Putri (2015) Tanggung Jawab Pengembang Perumahan Terhadap Penyediaan Fasilitas Sosial (fasos) dan Fasilitas Umum (fasum) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Contoh Kasus: PT Surya Mutiara Perkasa)/ oleh Diana Putri Purnamasari. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANEGARA.
Full text not available from this repository.Abstract
abstrak (A) Nama : Diana Putri Purnamasari (NIM : 205110155) (B) Judul Skripsi : ?Tanggung Jawab Pengembang Perumahan Terhadap Penyediaan Fasilitas Sosial (fasos) dan Fasilitas Umum (fasum) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Contoh Kasus: PT Surya Mutiara Perkasa)? (C) Halaman : xi + 123 + Lampiran + 2015 (D) Kata Kunci : Tanggung jawab, pengembang, konsumen, fasilitas umum, fasilitas sosial, perumahan. (E) Isi : Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah PT Surya Mutuara Perkasa selaku pengembang Perumahan Graha Cibubur View di Kota Bekasi tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyediakan fasos dan fasum yang seharusnya tersedia di Perumahan Graha Cibubur View. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana implementasi dari peraturan mengenai penyediaan fasos dan fasum terkait kewajiban pengembang perumahan serta upaya hukum yang dilakukan oleh warga perumahan dan pemerintah daerah dalam rangka pengadaan fasos dan fasum. Untuk memperoleh data digunakan metode penelitian normatif dengan studi pustaka terhadap bahan bahan hukum dan bahan non-hukum, yang dilengkapi dengan hasil wawancara dengan pihak Pemerintah Daerah Kota Bekasi dan warga Perumahan Graha Cibubur View selaku Konsumen Perumahan. Kesimpulannya adalah PT Surya Mutiara Perkasa tidak membangun perumahan sesuai dengan dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan fasos dan fasum yang diperjanjikan sesuai ketentuan larangan didalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan demikian untuk menyelesaikan masalah mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh PT Surya Mutuara Perkasa sebaiknya Pemerintah Daerah Kota Bekasi lebih tegas dalam menerapkan sanksi dan pengawasan berkala terhadap seluruh pengembang perumahan di Kota Bekasi untuk mencegah terjadinya kasus yang sama. (F) Acuan : 25 (1981-2015) (G) Pembimbing: H. Hasni, S.H., M.H. (H) Penulis : Diana Putri Purnamasari
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 13 Jul 2018 07:34 |
| Last Modified: | 13 Jul 2018 07:34 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/4259 |
Actions (login required)
 |
View Item |
