SILVIA, SILVIA (2013) Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 287/Pdt.P/Pn. Jkt.Sel Mengenai Permohonan Pengangkatan Anak Bagi Umat Beragama Islam Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama / oleh Silvia. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANEGARA.
Full text not available from this repository.Abstract
abstrak (A)Nama : Silvia (NIM : 205090207) (B) Judul Skripsi :Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 287/Pdt.P/Pn.Jkt.Sel Mengenai Permohonan Pengangkatan Anak Bagi Umat Beragama Islam Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama (C) Halaman : ix + 87 + 20 + 2013 (D) Kata Kunci: Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama (E) Isi : Pada awalnya lembaga peradilan yang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan pengangkatan anak adalah pengadilan negeri. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama diberi kewenangan untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Dengan adanya Undang-Undang tersebut, kewenangan mengadili permohonan pengangkatan anak bagi pemohon beragam Islam beralih dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Agama. Namun ternyata bahwa Pengadilan Negeri masih menerima dan mengadili permohonan pengangkatan anak bagi pemohon beragama Islam. Hal ini menimbulkan permasalahan yang dibahas penulis yaitu Apakah Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 287/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Sel Mengenai Permohonan Pengangkatan Anak Bagi Umat Beragama Islam sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama? Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan dilengkapi dengan serangkaian wawancara dengan narasumber terkait. Dari hasil penelitian menyatakan bahwa Pengangkatan anak adalah kewenangan absolut Peradilan Agama, Kesimpulan dari penulis adalah penulis mengambil asas hukum Lex specialis derogaad lex generalis (hukum yang lebih khusus mengalahkan hukum yang bersifat umum) dan saran penulis seharusnya panitera dari pengadilan negeri hendaknya memberikan penjelasan bahwa pengangkatan anak bagi orang yang beragama Islam diajukan ke pengadilan negeri. (F) Acuan: 20 (1981-2012) (G) Pembimbing: Ibu Hj. Mulati, S.H., M.H.(H)Penulis: Silvia
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 17 Jul 2018 06:53 |
| Last Modified: | 17 Jul 2018 06:53 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/4398 |
Actions (login required)
 |
View Item |
