YULIANSAH, YULIANSAH (2013) Analisis Pengaturan Dan Pelaksanaan Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus No.2298/PID.B/2009/PN.JKT.BAR) / oleh Yuliansah. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANEGARA.
Full text not available from this repository.Abstract
abstrak (A)Nama : Yuliansah (205090121) (B)Judul Skripsi ?Analisis Pengaturan Dan Pelaksanaan Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus No.2298/PID.B/2009/PN.JKT.BAR)? (C) Halaman : vii + 82 + 123 + 2013 (D) Kata Kunci : Uang Pengganti, Tindak Pidana Korupsi. (E)Isi Abstrak : Korupsi mengakibatkan Negara mengalami kerugian, serta masyarakat, oleh sebab itu dibentuklah Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada putusan No. 2298/PID.B/2009/PN.JKT.BAR Terdakwa Lista Andriani dikenakan hukuman pokok penjara selama 17 tahun dan dihukum membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp 10.493.620.797 (sepuluh miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu tujuh ratus Sembilan puluh tujuh rupiah), akan tetapi dalam eksekusi putusan oleh jaksa, yang dieksekusi hanyalah hukuman pokoknya saja dan uang pengganti tidak dieksekusi sehingga hingga lewat dari waktu 1 bulan yang telah ditetapkan, uang pengganti tersebut digantikan hukumannya menjadi pidana penjara selama 4 tahun. Permasalahan disini adalah mengenai bagaimana pengaturan dan pelaksanaan uang pengganti sebagai pidana tambahan agar dapat berfungsi sesuai dengan tujuannya yaitu mengembalikan kerugian Negara, akibat korupsi yang dilakukan terdakwa. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan dukungan wawancara yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan serta putusan hakim. Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti, harus teliti dalam menentukan besaran uang pengganti. Serta dalam eksekusi putusan oleh jaksa, terutama dalam hal melakukan penyitaan barang terdakwa untuk menutupi kekurangan pembayaran, jaksa harus bisa membedakan barang mana saja milik terdakwa yang merupakan hasil korupsi dan yang bukan. (F)Acuan : 28 (1945-2013) (G)Pembimbing : Hj. Mety Rahmawati, S.H., M.H (H) Penulis : Yuliansah
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 17 Jul 2018 07:41 |
| Last Modified: | 17 Jul 2018 07:41 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/4422 |
Actions (login required)
 |
View Item |
