CHRISTIANTY, JANET (2013) Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terkait Dengan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Muhammad Nazaruddin (Studi Kasus Putusan Nomor 69/PID.B/TPK/2011/ PN.JKT.PST) / oleh Janet Christianty. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANEGARA.
Full text not available from this repository.Abstract
abstrak (A) Nama: JANET CHRISTIANTY (NIM: 205080061). (B) Judul Skripsi: Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terkait Dengan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Muhammad Nazaruddin (Studi Kasus Putusan Nomor 69/PID.B/TPK/2011/ PN.JKT.PST) (C) Halaman: vi+ 78 + 31 + 2013 (D) Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Korporasi. (E) Isi: Korporasi atau badan hukum pada awalnya adalah subyek yang hanya dikenal di dalam hukum perdata yakni sebagai legal person (rechtpersoon) yang merupakan suatu badan hukum dan memiliki sifat sebagai legal personality. Konsep pertanggungjawaban pidana oleh korporasi sebagai pribadi (corporate criminal liability) merupakan hal yang masih mengundang perdebatan. Permasalahan akan segera muncul sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana dari korporasi, karena asas utama dari pertanggungjawaban pidana adalah harus ada kesalahan (schuld) pada pelaku. Penulis menemukan 1 putusan pengadilan negeri yang akan diteliti. Apakah suatu korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana? Apakah PT Anak Negeri dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terkait dengan tindak pidana korupsi yang terbukti dilakukan oleh Muhammad Nazaruddin? Tujuan Penulis untuk mengetahui korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Data hasil penelitian melalui pustaka dan wawancara dengan narasumber dari lembaga dan ahli hukum menunjukkan adanya pemahaman yang sama bahwa dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh Muhammad Nazaruddin, PT Anak Negeri tidak dapat dipidanakan. Dalam kasus ini, Terdakwa Muhammad Nazaruddin menerima uang suap dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara negara, dalam hal ini sebagai anggota DPR-RI. Korporasi merupakan badan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Seharusnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat menjadi landasan hukum untuk memberantas kasus-kasus korupsi, terutama yang melibatkan penyelenggara negara dan korporasi sebagai subjek hukumnya. (F) Acuan: 31 (1983-2013) (G) Pembimbing: Dr. Hasbullah F. Sjawie, S.H., M.M., LL.M. (H) Penulis: Janet Christianty
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 17 Jul 2018 08:19 |
| Last Modified: | 17 Jul 2018 08:19 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/4439 |
Actions (login required)
 |
View Item |
