GUNAWAN, ROBIN (2013) Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terkait Perkara Penyuapan Yang Dilakukan Mohamad El Idris ( Studi Kasus Putusan Nomor 31/PID.B/TPK/ 2011/PN.JKT.PST) / oleh Robin Gunawan. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANEGARA.
Full text not available from this repository.Abstract
abstrak (A) Nama: ROBIN GUNAWAN (NIM: 205080170). (B) Judul Skripsi: Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terkait Perkara Penyuapan Yang Dilakukan Mohamad El Idris ( Studi Kasus Putusan Nomor 31/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST) (C) Halaman: ix+ 125 + 29 + 2012 (D) Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Korporasi. (E) Isi: Mengenai Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Korporasi sampai saat ini belum ada putusan mengenai korporasi sebagai subjek hukum pidana. Sehingga belum ada penegak hukum yang dapat menjerat korporasi sebagai subjek hukum pidana. Penulis menemukan 1 putusan pengadilan negeri yang akan diteliti. Apakah korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagai pelaku tindak pidana korupsi? Bagaimana tanggung jawab pidana korporasi PT. DGI sehubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Mohamad El Idris? Tujuan Penulis untuk mengetahui korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagai pelaku tindak pidana korupsi dan tanggung jawab pidana korporasi PT. DGI sehubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Mohamad El Idris. Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dengan pendekatan konseptual. Data hasil penelitian melalui pustaka dan wawancara dengan narasumber dari lembaga, ahli hukum menunjukan adanya pemahaman yang sama mengenai sebuah Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh korporasi dapat dijerat hukum pidana dengan peraturan perundang-undang Nomor 31 Tahun 1999 j.o Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dengan peraturan tersebut maka korporasi dapat dijerat hukum pidana, sangat tidak adil jika hanya pengurus saja yang terkena sanksi pidana sedangkan korporasinya tidak dipidanakan. Seharusnya dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dapat dijadikan landasan untuk menjerat korporasi sebagai subjek hukum pidana. Seharusnya dalam mengajukan tuntutan ke pengadilan yaitu korporasi dengan pengurusnya, ini akan menjadi lebih adil dan membawa efek jera mengingat kedua belah pihak tidak dapat berlindung dibelakang punggung satu sama lain. (F) Acuan: 29 (1981-2012) (G) Pembimbing: Dr. Hasbullah F. Sjawie, S.H., M.M., LL.M. (H) Penulis: Robin Gunawan
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 17 Jul 2018 08:21 |
| Last Modified: | 17 Jul 2018 08:21 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/4440 |
Actions (login required)
 |
View Item |
