Analisis Kepastian Hukum Dalam Pemenuhan Unsur Kesengajaan Dan Unsur Kelalaian Pada Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Kebakaran Lahan Perkebunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Alfero, Leonardo (2024) Analisis Kepastian Hukum Dalam Pemenuhan Unsur Kesengajaan Dan Unsur Kelalaian Pada Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Kebakaran Lahan Perkebunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman Depan_Leonardo Alfero_205180041.pdf Download (1MB)
	Text Bab isi_Leonardo Alfero_205180041.pdf Restricted to Repository staff only Download (16MB)
	Text Daftar Pustaka_Leonardo Alfero_205180041.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Lampiran_Leonardo Alfero_205180041.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi menjadi salah satu perkara yang sering terjadi melihat gerakan pembangunan nasional, namun permasalahan pengelolaan lingkungan hidup yang tidak baik dan melanggar hukum membuat korporasi harus bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya baik secara sengaja ataupun lalai dengan kesalahan yang dilakukan korporasi, namun pemenuhan unsur kesengajaan dan kelalaian menjadi permasalahan dalam menangani perkara lingkungan hidup dan harus ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, Bagaimana Kepastian Hukum Terhadap Koporasi yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Pemenuhan Unsur Kesengajaan dan Unsur Kelalaian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan yang kedua, Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Ditinjau berdasarkan Penegakan Hukumnya dalam UUPPLH. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat 4 unsur dalam pemenuhan unsur kesengajaan dan kelalaian dalam UUPPLH, dan dalam pertanggungjawaban pidana, korporasi merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban terkait dengan kesalahannya baik itu karena sengaja dan lalai berdasarkan Pasal 98 dan Pasal 99 UUPPLH dengan ancaman hukuman delik kesengajaan lebih berat dibandingkan dengan delik kelalaian. Saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah untuk pembuat undang-undang dan Hakim agar dapat memberikan kepastian hukum yang lebih rigid, serta untuk korporasi agar wajib memperhatikan kelangsungan pelestarian lingkungan.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Prof. Dr. Mella Ismelina F. Rahayu, S.H., M.Hum.
Uncontrolled Keywords:	Kepastian Hukum, Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, UUPPLH, Kesengajaan, Kelalaian.
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	19 Oct 2024 05:05
Last Modified:	19 Oct 2024 05:05
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/44921

Actions (login required)

View Item