Keabsahan Penjelasan Ketentuan Pidana dalam Surat Keputusan Bersama tentang Pedoman Atas Beberapa Pasal Tertentu dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Julita, Marcella (2024) Keabsahan Penjelasan Ketentuan Pidana dalam Surat Keputusan Bersama tentang Pedoman Atas Beberapa Pasal Tertentu dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halamn Depan_Marcella Julita_205190072.pdf Download (1MB)
	Text Bab isi_Marcella Julita_205190072.pdf Restricted to Repository staff only Download (18MB)
	Text Daftar Pustaka_Marcella Julita_205190072.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Lampiran_Marcella Julita_205190072.pdf Restricted to Repository staff only Download (820kB)

Abstract

Hukum harus berjalan seiringan dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat. Dengan adanya perkembangan teknologi, pemerintah mengundangkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tetapi, beberapa pasal dalam Undang-undang tersebut dinilai multitafsir. Sehingga, pemerintah melakukan revisi terhadap Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE). Setelah direvisi, Undang-undang tersebut beberapa pasalnya masih dianggap multitafsir yang kerap memakan korban dari pasal-pasal karet tersebut. Untuk itu, 3 (tiga) instansi yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia membuat Surat Keputusan Bersama sebagai Pedoman Beberapa Pasal dalam UU ITE (SKB UU ITE). Isi dari SKB tersebut menafsirkan beberapa pasal ketentuan pidana dalam UU ITE. Adapun jenis penelitian yang digunakan ialah normatif dengan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dengan studi kepustakaan. Data tersebut disajikan secara deskriptif dan dianalisa dengan logika deduktif dengan pendekatan perundang-undangan. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa SKB UU ITE batal secara hukum karena tidak sesuai dengan peraturan pembentukan perundang-undangan.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Ade Adhari, SH., M.H.
Uncontrolled Keywords:	UU ITE, SKB ITE, Batal Demi Hukum.
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	19 Oct 2024 05:24
Last Modified:	19 Oct 2024 05:24
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/44930

Actions (login required)

View Item