Analisis Tentang Kedudukan Utang Dalam Putusan Pailit P.T. Telkomsel (Studi Putusan Pengadilan Niaga Dan Mahkamah Agung) / oleh Melvin Andy Himadinata

HIMADINATA, MELVIN ANDY (2013) Analisis Tentang Kedudukan Utang Dalam Putusan Pailit P.T. Telkomsel (Studi Putusan Pengadilan Niaga Dan Mahkamah Agung) / oleh Melvin Andy Himadinata. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANEGARA.

Full text not available from this repository.

Abstract

abstrak (A)Nama: Melvin Andy Himadinata (205080100) (B) Judul Skripsi: Analisis Tentang Kedudukan Utang Dalam Putusan Pailit P.T. Telkomsel (Studi Putusan Pengadilan Niaga Dan Mahkamah Agung) (C) Halaman: viii+ 108 + 2013 (D)Kata Kunci: Kepailitan, utang, insolvensi. (E) Isi: Di dalam hukum kepailitan penting diketahui mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu apabila seseorang atau suatu badan hukum bermaksud mengajukan permohonan pernyataan pailit melalui Pengadilan Niaga. Bagaimanakah kedudukan Utang dalam Putusan Pailit PT. Telkomsel berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 tentang UUK-PKPU dan Bagaimanakah Putusan Pengadilan terhadap PT Telkomsel oleh Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung merupakan pokok permasalahan yang dibahas. Metode yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, dengan menggunakan sumber hukum sekunder dan sumber hukum primer sebagai pendukung. Hasil penelitian menggambarkan bahwa tidak ada utang dalam perkara kepailitan PT. Telkomsel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan Putusan Pengadilan Niaga mengabulkan permohonan pailit PT. Telkomsel sedangkan Mahkamah Agung menolak putusan pailit Pengadilan Niaga dengan alasan Judex Factie/Pengadilan Niaga telah salah dalam menerapkan hukum, karena apakah benar terdapat utang atau tidak dari PT. Telkomsel terhadap Prima Jaya Informatika dalam perkara tersebut memerlukan pembuktian yang tidak sederhana, sehingga permohonan pailit dari Prima Jaya Informatika tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 Ayat (4), untuk itu penyelesaiannya harus dilakukan melalui Pengadilan Negeri dan bukan ke Pengadilan Niaga. (F)Acuan : 22 (1985 ? 2011) (G) Pembimbing : Dra. Siti Nurbaiti, S.H.,M.H. (H) Penulis : Melvin Andy Himadinata

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Puskom untar untar
Date Deposited:	18 Jul 2018 07:05
Last Modified:	18 Jul 2018 07:05
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/4495

Actions (login required)

View Item