SUTANTO, MONIKA (2013) Analisis Terhadap Konsep Cacat Tersembunyi Dalam Transaksi Jual Beli Barang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Contoh Kasus Mini Cooper Tahun 2012) / oleh Monika Sutanto. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANEGARA.
Full text not available from this repository.Abstract
abstrak (A)Nama : MONIKA SUTANTO (NIM : 205090205) (B) Judul Skripsi : Analisis Terhadap Konsep Cacat Tersembunyi Dalam Transaksi Jual Beli Barang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Contoh Kasus Mini Cooper Tahun 2012) (C) Halaman : ix + 80 + 28 + 2013 (D)Kata Kunci: Cacat Tersembunyi, Undang-Undang Perlindungan Konsumen. (E) Isi: Konsumen pada umumnya berada dalam posisi yang lebih lemah bila dibandingkan dengan pelaku usaha sehingga seringkali pelaku usaha melakukan pelanggaran terhadap ketentuan UUPK, khususnya mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Sebagai contoh, Ibu SR yang melaporkan PT. M kepada BPSK atas mobil Mini Cooper yang dibelinya yang mengandung cacat tersembunyi yang dilarang menurut Pasal 9 huruf f UUPK. Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana konsep cacat tersembunyi pada transaksi jual beli barang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami konsep cacat tersembunyi pada transaksi jual beli barang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam kasus Mini Cooper tahun 2012. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dianalisis secara kualitatif dengan data primer dan sekunder menggunakan bahan kepustakaan untuk membahas permasalahan hukum yang ada serta disertai juga dengan wawancara dengan para narasumber. Berdasarkan hasil analisis, pengertian cacat tersembunyi tidak diatur secara jelas dalam UUPK. Adapun Putusan Arbitrase BPSK serta Putusan PN dalam kasus Mini Cooper dianggap sudah benar dan tepat dalam mengidentifikasi unsur-unsur cacat tersembunyi pada barang dengan melihat pada ketidakjelasan obyek jual beli akibat dari informasi yang tidak benar, jelas dan jujur dari pelaku usaha. Sebagai akibat hukumnya pelaku usaha diwajibkan memberi ganti rugi berdasarkan Pasal 7 huruf g juncto Pasal 19 Ayat (1) dan (2) UUPK. Sebagai saran perlu segera dibuat peraturan pelaksanaan atas sanksi administratif sebagaimana dimaksud Pasal 60 UUPK agar pelaku usaha lebih bersikap hati-hati dalam memberikan informasi kepada konsumen. (F) Acuan: 28 (1986-2013) (G) Pembimbing: Sri Bakti Yunari, S.H., M.H. (H) Penulis: Monika Sutanto
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Puskom untar untar |
Date Deposited: | 18 Jul 2018 07:13 |
Last Modified: | 18 Jul 2018 07:13 |
URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/4499 |
Actions (login required)
View Item |