Analisis Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Satuan Unit Rumah Susun Yang Bertentangan Dengan Ketentuan Pasal 43 Jo Pasal 98 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun / oleh Desta Rian Hidayat

HIDAYAT, DESTA RIAN (2013) Analisis Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Satuan Unit Rumah Susun Yang Bertentangan Dengan Ketentuan Pasal 43 Jo Pasal 98 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun / oleh Desta Rian Hidayat. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANEGARA.

Full text not available from this repository.

Abstract

abstrak (A)Nama :Desta Rian Hidayat (NIM: 205090114) (B) Judul Skripsi : Analisis Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Satuan Unit Rumah Susun Yang Bertentangan Dengan Ketentuan Pasal 43 Jo Pasal 98 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun (C)Halaman: viii+76+26+2013 (D)Kata kunci :Jual Beli, PPJB, Rumah Susun. (E)Isi: Rumah Susun?adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal dan vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan dihuni secara terpisah, terutama bentuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. Pemasaran dengan sistem pre-project selling dan bentuk PPJB yang digunakan dalam penjualan rumah susun berisikan klausula eksonerasi, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. permasalahan yang diangkat adalah Apakah developer yang belum memenuhi syarat-syarat pembangunan rumah susun Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Rumah Susun sudah dapat melakukan penjualan?Bagaimana bentuk tanggung jawab developer apabila tidak dapat melanjutkan pembangunan rumah susun? Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif, didukung dengan melakukan wawancara melalui developer pembangunan rumah susun, notaris, dan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan kebanyakkan developer telah melanggar Pasal 43 ayat (2) jo Pasal 98 dan juga Keputusan Menpera dalam melakukan penjualan unit rumah susun dengan tidak melaksanakan persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang, dan PPJB yang digunakan berisikan klausula eksonerasi yang memungkinkan developer terhindar dari tanggung jawabnya. kesimpulannya adalah developer tidak boleh membangun rumah susun apabila syaratnya belum terpenuhi dan juga developer dalam membuat PPJB agar memperhatikan aspek-aspek yang tidak merugikan konsumen. Penulis memberikan saran kepada para developer untuk melaksanakan persyaratan yang sudah diatur dalam undang-undang sebagai bentuk itikad baik dan juga tidak mencantumkan klausula eksonerasi dalam PPJBnya agar terjaminnya hak-hak konsumen dalam pembelian unit rumah susun. (F) Acuan : 26 (1977-2009) (G)Pembimbing:Hasni, S.H., M.H., (H)Penulis:Desta Rian Hidayat

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Puskom untar untar
Date Deposited:	18 Jul 2018 07:19
Last Modified:	18 Jul 2018 07:19
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/4502

Actions (login required)

View Item