Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Konkuren Akibat Ditolaknya Pengesahan Perdamaian Oleh Majelis Hakim (Studi Putusan Nomor 436/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN Niaga Jkt Pst )

Andinda, Chica Octa (2024) Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Konkuren Akibat Ditolaknya Pengesahan Perdamaian Oleh Majelis Hakim (Studi Putusan Nomor 436/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN Niaga Jkt Pst ). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman Depan_Chica Octa Andinda_205200195.pdf Download (316kB)
	Text Bab isi_Chica Octa Andinda_205200195.pdf Restricted to Repository staff only Download (452kB)
	Text Daftar Pustaka_Chica Octa Andinda_205200195.pdf Restricted to Repository staff only Download (79kB)
	Text Lampiran_Chica Octa Andinda_205200195.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Semakin berkembangnya zaman semakin pesat pula pertumbuhan penduduk sehingga kebutuhan akan lahan menjadi kebutuhan primer dalam rangka quality of life. Untuk mengantisipasi keterbatasan lahan maka pengembang menawarkan solusi berupa rumah susun atau apartement. Putaran roda bisnis atau salah manajemen dapat menyebabkan pengembang tidak dapat menyelesaikan pembangunan apartemennya untuk diserahkan kepada pembelinya karena kesulitan dana dan tidak dapat mengembalikan dana yang sudah masuk untuk membayar utangnya (Insolven) hal ini mengakibatkan debitur terancam pailit yang berdampak pada dilikuidasinya harta kekayaannya. Namun ada solusi yaitu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan cara yang dapat ditempuh oleh debitur agar dapat meneruskan kembali usahanya dengan memberikan permohonan homologasi atau perdamaian kepada kreditur sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang PKPU dan Kepailitan. Namun dalam Putusan Nomor 436/Pdt.Sus/PKPU/2020/PNNiagaJkt.Pst hal ini jelas seluruh kreditur dan debitur telah sepakat akan proposal perdamaian yang diajukan debitur namun hakim menolak mengesahkan perdamaian sehingga terjadi pailit. Yang mana akibatnya putusan tersebut tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian kembali dan tidak dapat diajukan kasasi atau penijauan kembali berdasarkan pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan. Hal ini jelas merugikan para kreditur terutama kreditur konkuren yang mengarapkan haknya yang mana sehingga haruslah ada penegakan hukum serta perlindungan terhadap kreditur konkuren.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Dr. Richard C. Adam. S.H., LL.M.
Uncontrolled Keywords:	Kreditur Konkuren, Homologasi, PKPU, Kepailitan.
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	28 Oct 2024 02:56
Last Modified:	28 Oct 2024 02:56
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/45044

Actions (login required)

View Item