Tinjauan Hukum Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Tindak Pidana Khusus Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Fahmi, Ewaprilyandi (2024) Tinjauan Hukum Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Tindak Pidana Khusus Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman Depan_Ewaprilyandi Fahmi_205170237.pdf Download (475kB)
	Text Bab isi_Ewaprilyandi Fahmi_205170237.pdf Restricted to Repository staff only Download (270kB)
	Text Lampiran_Ewaprilyandi Fahmi_205170237.pdf Restricted to Repository staff only Download (949kB)
	Text Daftar Pustaka_Ewaprilyandi Fahmi_205170237.pdf Restricted to Repository staff only Download (23kB)

Abstract

Dampak signifikan yang merugikan banyak aspek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi membutuhkan pengaturan khusus dalam upaya pencegahan dan pemberantasannya. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (UU No. 1 Tahun 2023) yang mengatur terkait tindak pidana korupsi, publik khawatir bahwa kekhususan tindak pidana korupsi menjadi hilang dan melemahkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang selama ini telah berkembang dari masa ke masa. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji aspek hukum dari pengaturan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus dalam UU No. 1 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber hukum, termasuk UU No. 1 Tahun 2023 dan literatur hukum terkini. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai landasan hukum dan perkembangan regulasi tindak pidana korupsi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023, tindak pidana korupsi tetap dikategorikan sebagai tindak pidana khusus yang penanganannya mengacu pada ketentuan perundang-undnagan khusus terkait tindak pidana korupsi. Mengingat bahwa dalam prinsip hukum, terdapat asas lex specialis derogat legi generalis, maka ketentuan khusus terkait tindak pidana korupsi dapat mengenyampingkan ketentuan umum seperti di dalam UU No. 1 Tahun 2023. Dengan demikian, pengaturan tindak pidana korupsi dalam UU No. 1 Tahun 2023 dilakukan dalam rangka kodifikasi peraturan pidana di Indonesia sehingga keseluruhannya terintegrasi dalam UU No. 1 Tahun 2023 tersebut.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum, MPA.
Uncontrolled Keywords:	Korupsi, Tindak Pidana Khusus, UU No. 1 Tahun 2023.
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	28 Oct 2024 04:17
Last Modified:	28 Oct 2024 04:17
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/45062

Actions (login required)

View Item