Analisis Pertanggungjawaban Korporasi Oleh Direksi Dalam Tindak Pidana Penggelapan Pajak Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia (Studi Putusan 334/Pid.Sus/PN.Jkt.Brt)

Delicia, Nadya Frisca (2024) Analisis Pertanggungjawaban Korporasi Oleh Direksi Dalam Tindak Pidana Penggelapan Pajak Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia (Studi Putusan 334/Pid.Sus/PN.Jkt.Brt). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman Depan_Nadya Frisca Delicia_205200024.pdf Download (1MB)
	Text Bab isi_Nadya Frisca Delicia_205200024.pdf Restricted to Repository staff only Download (19MB)
	Text Daftar Pustaka_Nadya Frisca Delicia_205200024.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Lampiran_Nadya Frisca Delicia_205200024.pdf Restricted to Repository staff only Download (15MB)

Abstract

Korporasi atau yang dalam hal ini Perseroan Terbatas, sebagai badan hukum selain perseorangan, mempunyai hak dan kewajiban yang pada akhirnya dapat menimbulkan suatu pertanggungjawaban dalam hal melakukan tindak pidana penggelapan pajak. Direksi merupakan organ perseroan yang mempunyai fungsi dan wewenang utama dalam melaksanakan tujuan dan tugas perseroan. Lebih lanjut, direksi juga bertanggung jawab mewakili perseroan dalam segala kegiatannya baik di dalam maupun di luar pengadilan. Tujuan penelitian dari topik penelitian ini adalah memberikan sumbangan pemikirian mengenai pertanggungjawaban korporasi oleh direksi yang melakukan tindak pidana penggelapan pajak dan pertimbangan hakim atas kesalahan korporasi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 334/Pid.Sus/PN. Jkt. Brt. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative dengan melakukan kajian terhadap putusan, peraturan perundang - undangan, dan teori yang berkaitan serta melakukan wawancara narasumber. . Pertanggungjawaban koporasi dalam melakukan tindak pidana penggelapan pajak memiliki sanksi yang bersifat kumulatif sanski pidana penjara dan denda. Konsep pertanggungjawaban korporasi memiliki ikatan erat dengan mens rea atau niat dari organ kepengurusan korporasi atau perseroan tersebut. Jika lebih didalami, terdapat doktrin ultra vires yang memberikan penekanan pada tindakan pengurus dari suatu perseroan diluar maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang ditentukan dalam anggaran dasar (AD).

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Perseroan Terbatas, Pertanggungjawaban Korporasi, Penggelapan Pajak.
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	28 Oct 2024 07:06
Last Modified:	28 Oct 2024 07:06
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/45088

Actions (login required)

View Item