Tinjauan Terhadap Kasus Narkotika Yang Diputus Di Bawah Minimal Khusus Ancaman Pidana Dalam Uu Ri No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 258/Pid.Sus/2021/Pn Blt)

Prasetya, Shandy Waisa (2024) Tinjauan Terhadap Kasus Narkotika Yang Diputus Di Bawah Minimal Khusus Ancaman Pidana Dalam Uu Ri No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 258/Pid.Sus/2021/Pn Blt). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman Depan_Shandy Waisa Prasetya_205190244.pdf Download (579kB)
	Text Bab isi_Shandy Waisa Prasetya_205190244.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text Daftar Pustaka_Shandy Waisa Prasetya_205190244.pdf Restricted to Repository staff only Download (64kB)
	Text Lampiran_Shandy Waisa Prasetya_205190244.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik sintetik maupun semi sintetik, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia mengatur segala tindakan warga negaranya yang tidak terpisahkan dari segala peraturan yang bersumber dari undang-undang. Penyalah gunaan narkotika dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Para pecandu narkoba umumnya berusia antara 11 hingga 24 tahun sehingga dapat merusak masyarakat, bangsa dan negara. Perkembangan perundang-undangan akhir-akhir ini memungkinkan diterapkannya peradilan pidana minimal khusus, misalnya ketentuan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Meskipun keberadaan sistem hukum pidana minimal khusus ini terkesan membatasi hakim, namun tidak ada aturan/pedoman penerapan sistem hukum pidana minimal khusus ini. Praktek pengadilan menunjukkan bahwa putusan terhadap hukuman pidana di bawah ketentuan pidana minimum UU Narkotika masih muncul, seperti dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN BLT. Hakim memutuskan perkara tersebut dengan sanksi di bawah minimum. Sehingga dapat dinilai bertentangan dengan tujuan pemidanaan sebagai kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memberantas narkotika sehingga dapat dinilai bertentangan dengan tujuan pemidanaan sebagai kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memberantas narkotika.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Dr. R Rahaditya, S.H.,M.H.
Uncontrolled Keywords:	Hak, Minimum Khusus, Narkotika
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	29 Oct 2024 02:43
Last Modified:	29 Oct 2024 02:43
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/45117

Actions (login required)

View Item