Doktrin Business Judgement Rule Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Direksi BUMN Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 121/K/PID.SUS/2020)

Gunawan, Berry (2024) Doktrin Business Judgement Rule Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Direksi BUMN Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 121/K/PID.SUS/2020). Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman Depan_Berry Gunawan_207211017.pdf Download (733kB)
	Text Bab isi_Berry Gunawan_207211017.pdf Restricted to Repository staff only Download (6MB)
	Text Daftar Pustaka_Berry Gunawan_207211017.pdf Restricted to Repository staff only Download (699kB)
	Text Lampiran_Berry Gunawan_207211017.pdf Restricted to Repository staff only Download (12MB)

Abstract

Doktrin Business judgement rule menyatakan bahwa Dewan Direksi perseroan tidak dapat dimintakan pertanggunjawaban atas risiko yang timbul akibat langkah-langkah yang mereka ambil, hal tersebut seperti kasus pada Putusan Nomor 121/K/PID.SUS/2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan terkait Doktrin Business judgement rule dalam memberikan perlindungan hukum bagi Direksi BUMN dan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap Direksi yang telah menggunakan Business judgement rule dalam mengelola Perseroan pada kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 121/K/Pid.Sus/2020. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan dan empiris (kasus). Hasil penelitian menunjukkan antara l ain 1) ketentuan yang mengatur terkait doktrin business judgement rule dalam memberikan perlindungan hukum bagi Direksi BUMN diatur dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 97 UUPT 40 Tahun 2007. Penerapan business judgement rule sebagai suatu doktrin telah diatur pada pasal 13 ayat (2) POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang direksi dan dewan komisaris Emiten atau perusahaan publik 2) Analisis perlindungan hukum terhadap direksi yang mengelola perusahaan dengan menggunakan business judgement rule pada keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 121/K/Pid.Sus/2020 yang menyatakan antara lain apabila dapat dibuktikan dan tidak memenuhi unsur Pasal 2 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 serta dengan adanya ketentuan business judgement rule dalam undang- undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sudah dapat melindungi dewan setiap keputusan bisnis yang diambilnya.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Business judgement rule, Perlindungan Hukum, Direksi, BUMN
Subjects:	Tesis Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	11 Nov 2024 09:04
Last Modified:	11 Nov 2024 09:04
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/45148

Actions (login required)

View Item